Headline.co.id, Lumajang ~ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lumajang dibekali pola kerja adaptif untuk menghadapi transformasi pemerintahan digital. Pembekalan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, dalam Orientasi PPPK Gelombang I Angkatan 1, 2, dan 3 di Aula Graha Nagara Bhakti BKPSDM Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk mendorong aparatur mengubah pola pikir dan budaya kerja agar pelayanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Dalam kegiatan itu, PPPK diperkenalkan pada tuntutan pemerintahan digital yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja aparatur.
Orientasi PPPK Lumajang tersebut mengangkat tema “Transformasi Tata Kelola Informasi dan Pemerintahan Digital: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan, Efektif, Adaptif dan Aman”. Tema itu menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam mengikuti perubahan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi serta mengakses layanan publik melalui kanal digital.
Mustaqim menjelaskan, transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Menurut dia, digitalisasi juga membutuhkan perubahan cara kerja dan budaya pemerintah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Transformasi digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan budaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mustaqim.
Ia mengatakan, perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan menggunakan layanan perlu direspons aparatur melalui cara kerja yang lebih adaptif. ASN tidak cukup hanya memahami tugas administratif, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan masyarakat.
Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam pembekalan PPPK karena aparatur yang baru memasuki lingkungan pemerintahan perlu memahami tantangan pemerintahan digital sejak awal masa kerja. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur tidak hanya dijalankan melalui prosedur administratif, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan publik.
ASN Diminta Menyesuaikan Layanan dengan Kebutuhan Masyarakat
Menurut Mustaqim, perkembangan teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara mereka berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengakses layanan pemerintah. Karena itu, aparatur dituntut untuk memahami perubahan tersebut agar pelayanan yang diberikan tetap relevan.
“Teknologi mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan. ASN harus bertransformasi agar cara pemerintah melayani juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu menjadi penekanan dalam orientasi PPPK Lumajang. Aparatur diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memahami bagaimana proses kerja pemerintahan dapat merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pelayanan publik dalam konteks pemerintahan digital juga diarahkan agar berlangsung secara transparan, efektif, adaptif, dan aman, sesuai tema kegiatan. Untuk mencapai hal tersebut, aparatur perlu memiliki keterbukaan terhadap perubahan serta kemauan untuk mempelajari teknologi baru.
Kesiapan Individu dan Organisasi Jadi Kunci
Mustaqim menambahkan, transformasi digital membutuhkan kesiapan pada tingkat individu maupun organisasi. Aparatur perlu terbuka terhadap perubahan, bersedia mempelajari teknologi baru, dan mampu menyesuaikan proses kerja dengan kondisi yang berkembang.
Kesiapan individu diperlukan agar ASN dapat mengikuti perubahan teknologi dan memahami tuntutan pelayanan publik. Sementara itu, kesiapan organisasi dibutuhkan supaya proses kerja pemerintahan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Dalam orientasi tersebut, PPPK diharapkan mulai membangun pola kerja yang mendukung pemerintahan digital. Mereka tidak hanya diarahkan untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur, tetapi juga membangun kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembekalan itu, tantangan pemerintahan digital dikenalkan sejak awal masa kerja PPPK di Kabupaten Lumajang. Adaptasi terhadap teknologi, perubahan cara kerja, dan pemahaman atas kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari kesiapan aparatur dalam mendukung pelayanan publik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
