Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Get Started
Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Headline.co.id
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Hukum

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Dipersoalkan, KPU Sebut Terlambat 905 Hari

Hendrawan by Hendrawan
2 months ago
in Hukum
Reading Time: 6 mins read
411 13
A A
0
KPU Sebut Gugatan Syarat Ijazah Gibran Terlambat 905 Hari, Minta MK Tolak

KPU Sebut Gugatan Syarat Ijazah Gibran Terlambat 905 Hari, Minta MK Tolak (ist)

ADVERTISEMENT
Share on FacebookShare on Twitter

Highlight Berita:

  • Gibran Rakabuming Raka menjadi pusat sengketa PHPU Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
  • KPU menyatakan permohonan telah melampaui tenggang waktu dan menyebut keterlambatan mencapai 905 hari dalam salah satu perhitungannya.
  • KPU berpendapat persoalan syarat pencalonan merupakan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu.
  • KPU juga mempersoalkan legal standing KIPP, Partai Ummat, dan para pemohon perseorangan dalam PHPU Pilpres.
  • KPU menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah diterima, diverifikasi, dan dinyatakan memenuhi syarat.
  • Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden.
  • Militan Gibran 08 Nusantara sebagai pihak terkait turut meminta MK menolak permohonan.

Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PHPU Pilpres 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden. Dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026), KPU menyatakan permohonan telah jauh melewati tenggang waktu dan menyebut keterlambatan mencapai 905 hari dalam salah satu perhitungannya. KPU juga berpendapat persoalan yang didalilkan pemohon merupakan sengketa proses pemilu yang penyelesaiannya berada di Bawaslu, bukan sengketa hasil yang menjadi kewenangan MK. Keterangan resmi MK mengonfirmasi sidang tersebut mengagendakan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu mengenai permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Contents

  • 1. Highlight Berita:
  • 2. KPU Sebut Permohonan Melampaui Tenggat
    • 2.1. Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah
    • 2.2. Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta
  • 3. Kedudukan Hukum Pemohon Turut Dipersoalkan
  • 4. KPU Ungkap Proses Verifikasi Dokumen Gibran
  • 5. Pemohon Meminta Penetapan Gibran Dibatalkan
  • 6. Militan Gibran Juga Meminta Gugatan Ditolak

KPU Sebut Permohonan Melampaui Tenggat

Salah satu pokok keberatan KPU terletak pada waktu pengajuan permohonan. KPU merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU.

You might also like

Korban Pembacokan di Banguntapan Bantul Alami Patah Tulang Hidung dan 14 Jahitan, Pelaku Ditahan Polisi

Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah

15 November 2026
Bisnis Konten Pornografi Pasutri Blitar Terbongkar, Omzet Tembus Rp30 Juta per Bulan

Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta

13 November 2026

Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 ditetapkan pada 20 Maret 2024 sehingga tenggang pengajuan PHPU berakhir tiga hari setelah penetapan tersebut. Dalam persidangan, kuasa hukum KPU menyatakan permohonan yang dipersoalkan telah jauh melampaui batas pengajuan.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT

“Permohonan demikian saja ditolak, apalagi permohonan a quo sudah terlambat 905 hari,” ucap kuasa hukum KPU dalam persidangan saat memaparkan perhitungan waktu terhadap objek keputusan yang dipersoalkan.

KPU menyampaikan perhitungan berbeda terhadap sejumlah keputusan yang menjadi objek permohonan karena masing-masing keputusan diterbitkan pada waktu berbeda. Inti argumentasi KPU adalah seluruh objek yang dipersoalkan dinilai telah melampaui jangka waktu hukum yang tersedia untuk mengajukan sengketa.

Persoalan tenggang waktu juga telah muncul sejak sidang pendahuluan. Publikasi resmi MK mencatat para pemohon menyadari permohonan diajukan jauh setelah ketentuan batas tiga hari pascapenetapan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kedudukan Hukum Pemohon Turut Dipersoalkan

Selain tenggat, KPU menyoroti siapa yang berhak mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurut KPU, ketentuan yang berlaku menempatkan pasangan calon peserta pilpres sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan presiden.

Atas dasar itu, KPU menilai Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PHPU Pilpres. KPU juga menyatakan Partai Ummat tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres dalam kapasitas yang digunakan pada perkara tersebut.

Terhadap para pemohon perseorangan, KPU menyatakan tidak terdapat ketentuan yang memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

“Tidak ada hubungan hukum langsung maupun sebab akibat (causal verband) antara kedudukannya sebagai perseorangan dengan akibat hukum yang disengketakan,” kata kuasa hukum KPU.

Para pemohon dalam perkara ini terdiri atas KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Komposisi pemohon tersebut juga dicatat dalam publikasi resmi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KPU Ungkap Proses Verifikasi Dokumen Gibran

KPU tidak hanya menyampaikan keberatan formal mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum. Dalam persidangan, KPU juga menjelaskan proses pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

KPU menyatakan telah menerima dokumen persyaratan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan melakukan verifikasi melalui berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan keterangan KPU, dokumen persyaratan Gibran diserahkan pada 27 Oktober 2023 dan proses verifikasi dilakukan pada 28 Oktober 2023.

Dalam menjelaskan persoalan pendidikan, KPU merujuk aturan mengenai surat keterangan penyetaraan yang disebut memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, KPU menyatakan dokumen pendidikan yang disampaikan dalam proses pencalonan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tidak serta merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujar kuasa hukum KPU.

Pemohon Meminta Penetapan Gibran Dibatalkan

Posisi KPU tersebut berhadapan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mengikuti Pilpres 2024. Para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai syarat imperatif yang wajib dipenuhi secara sah ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Mereka kemudian meminta MK mendiskualifikasi Gibran dengan alasan syarat pendidikan tersebut dinilai tidak terpenuhi. Pemohon juga meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat hukum sejak semula dan keputusan KPU sepanjang menyangkut pencalonannya dibatalkan. Rangkaian petitum itu tercantum dalam keterangan resmi MK mengenai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia +1

Permohonan berlanjut pada permintaan agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden oleh MPR dibatalkan. Para pemohon juga meminta MK memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Militan Gibran Juga Meminta Gugatan Ditolak

Keberatan terhadap permohonan juga disampaikan Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Sekjen Militan Gibran Abdul Aziz Salim berpendapat keabsahan atau keterpenuhan syarat calon wakil presiden yang dipersoalkan bukan kewenangan MK dalam perkara PHPU.

“Pihak Terkait memandang bahwa keabsahan atau keterpenuhan syarat pasangan wakil presiden yang dipersoalkan oleh para pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan sengketa proses pemilu yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu,” ujar Abdul.

Dalam eksepsi, Militan Gibran meminta MK antara lain menyatakan permohonan bukan kewenangan Mahkamah, para pemohon tidak memiliki legal standing, dan permohonan telah melewati tenggang waktu. Dalam pokok perkara, mereka meminta seluruh permohonan ditolak.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut tidak hanya berisi perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Persidangan juga mempertemukan argumentasi mengenai batas kewenangan MK, mekanisme sengketa proses di Bawaslu, tenggang waktu permohonan, dan kedudukan hukum pihak yang mengajukan PHPU. Seluruh dalil tersebut menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google
Gambar dukungan Headline.co.id

Gambar tidak dapat dimuat.

Tags: BawasluGibran Rakabuming RakaIjazah GibranKPUMahkamah KonstitusiPHPU Pilpres

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT
Hendrawan

Hendrawan

Related Stories

Korban Pembacokan di Banguntapan Bantul Alami Patah Tulang Hidung dan 14 Jahitan, Pelaku Ditahan Polisi

Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah

by Hendrawan
15 November 2026
0

Headline.co.id, Bantul ~ Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bantul menahan seorang pria berinisial GRNR (37), warga Kapanewon Pleret, yang diduga...

Bisnis Konten Pornografi Pasutri Blitar Terbongkar, Omzet Tembus Rp30 Juta per Bulan

Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta

by Hendrawan
13 November 2026
0

Headline.co.id, Blitar ~ Pasangan suami istri (pasutri) asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis penjualan konten...

Nasib 154 Orang yang Diamankan Saat Demo Jogja, Polda DIY Libatkan Komnas HAM

Polda DIY Amankan 154 Orang Usai Demo Ricuh, Kapolda Pastikan Gelar Perkara Diawasi Komnas HAM

by Hendrawan
11 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) akan menentukan kelanjutan proses hukum terhadap 154 orang yang diamankan setelah...

106 Orang Diamankan Usai Kericuhan di DPRD DIY, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

Kericuhan di DPRD DIY, Polisi Amankan 106 Orang hingga Rabu Dini Hari

by Hendrawan
11 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengamankan 106 orang menyusul kericuhan yang terjadi di kawasan Kantor DPRD...

Gerak-gerik Mahasiswa di Parkiran UNY Mencurigakan, Berujung Diamankan Polisi

Dugaan Pencurian di Parkiran UNY Sleman, Mahasiswa 19 Tahun Diamankan, Polisi Dalami Proses Hukum

by Hendrawan
10 November 2026
0

Headline.co.id, Sleman ~ Kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencurian yang melibatkan seorang mahasiswa di area parkir salah satu fakultas Universitas...

Kasus Polisi Dikejar Parang di Babarsari Berlanjut, Polresta Sleman Tetapkan Satu Tersangka

Babak Baru Kasus Polisi Dikejar Parang di Babarsari, Polresta Sleman Tetapkan TMK Tersangka

by Hendrawan
10 November 2026
0

Headline.co.id, Sleman ~ Polresta Sleman menetapkan seorang pria berinisial TMK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penguasaan senjata tajam tanpa hak...

Headline Media Headline Media Headline Media

Recommended

BPBD Balangan dan Forum PRB Kolaborasi Sukseskan Basaruan 4 di Desa Balang

BPBD Balangan dan Forum PRB Kolaborasi Sukseskan Basaruan 4 di Desa Balang

21 June 2026
Dinas PUPR-PRKP Gorontalo Gunakan e-Katalog Versi 6 untuk Transparansi Pengadaan

Dinas PUPR-PRKP Gorontalo Gunakan e-Katalog Versi 6 untuk Transparansi Pengadaan

28 February 2026
Sambut Hari Jadi Polwan ke - 78, Polwan Polda Sumsel Menggelar Aksi Bersih Lingkungan

Polwan Polda Sumsel Gelar Aksi Bersih Lingkungan Sambut Hari Jadi ke-78

22 August 2026
Teja Tegaskan Kesiapan Persib Di Shopee Cup

Persib Siapkan Strategi Hadapi Perombakan Skuad Port FC

4 October 2026
Pemkab Tanah Datar Dorong Peran Bundo Kanduang dalam Pelestarian Adat dan Lingkungan

Pemkab Tanah Datar Dorong Peran Bundo Kanduang dalam Pelestarian Adat dan Lingkungan

26 June 2026
Gempa Magnitudo 5.1 Mengguncang Maluku Barat Daya

Gempa Magnitudo 5.1 Mengguncang Maluku Barat Daya

20 January 2026
Kakorlantas Polri Ajak Ojol Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Sukabumi

Kakorlantas Polri Ajak Ojol Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Sukabumi

1 May 2026

Artikel Terbaru

Amsakar Bidik Sea Eagle Boat Race Masuk Kalender PODSI, Wisata Bahari Batam Kian Mendunia

Amsakar Dorong Sea Eagle Boat Race Batam Masuk Kalender PODSI

16 November 2026
Menag Ajak Pengurus Belajar Pengelolaan Pesantren dari Pondok Sunan Drajat

Menag Dorong Sunan Drajat Jadi Rujukan Pengelolaan Pesantren

16 November 2026
Guru PAUD Al-Qur'an Harus Miliki Sanad Keilmuan

Guru PAUD Al-Qur’an di Cianjur Diminta Miliki Sanad Keilmuan

16 November 2026
Cuaca Ekstrem Mengancam Padang hingga 16 November, Warga Bantaran Sungai dan Lereng Bukit Diminta Siaga

Cuaca Ekstrem Padang 14–16 November, Warga Diminta Siaga

16 November 2026
16 Tim Bersaing di Piala Wali Kota Batam, Jadi Ajang Pencarian Bibit Pesepak Bola

Piala Wali Kota Batam 2026 Diikuti 16 Tim, Jadi Ajang Pembinaan

16 November 2026
Pemain Minim Menit Tampil Menjanjikan, Coach Tavares Puas

Persebaya Menang 4-3, Rotasi Tavares Uji Kesiapan Pemain

16 November 2026
Alumni SMAN 6 Padang Diajak Perkuat UMKM dan Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia

Alumni SMAN 6 Padang Diajak Perkuat UMKM dan Dukung UCCN

16 November 2026

Popular Story

MAN 1 Padangsidimpuan Juara III Nasional Lomba Cerdas Cermat APBN 2026
Pemerintah

MAN 1 Padangsidimpuan Raih Juara III Lomba Cerdas Cermat APBN 2026

by Saddam
12 November 2026
0

Headline.co.id ~ Tim Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Padangsidimpuan meraih Juara III...

Read moreDetails

Pengarahan Pegawai Kemhan, Menhan Tekankan Kewaspadaan Nasional

Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Tema Resmi dan Pesan Penting Mensos Saifullah Yusuf

Perebutan Gelar MotoGP 2026 Memanas, Marquez di Ambang Juara

Lucão Absen 2-3 Bulan setelah Operasi Pergelangan Kaki

SAPA Layanan Komdigi Satukan Informasi Publik dalam Satu Pintu

Poltekpar Lombok Kukuhkan 316 Lulusan untuk Pariwisata NTB

Polisi Sahabat Anak Edukasi Siswa TK soal Tertib Lalu Lintas

Pelantikan Pejabat Kemkomdigi Perkuat Transformasi Digital

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, Ditlantas Riau Edukasi Warga

Prev Next
Headline.co.id


Headline.co.id (Headline Media Indonesia) merupakan situs berita Headline menyediakan berbagai macam informasi yang update dan terpercaya. Izin Kominfo No TDPSE : 007022.01/DJAI.PSE/08/2022 PB-UMKU: 120000073262700000001

  • Kebijakan Editorial
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Koreksi Ralat
  • Redaksi
  • Pasang Iklan

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.