Headline.co.id ~ Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyuarakan pentingnya perlindungan anak dalam perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di forum tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). Meutya menilai isu tersebut penting bagi Indonesia karena sekitar 70 juta anak akan tumbuh dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Dalam forum itu, ia mendorong tanggung jawab bersama pemerintah, perusahaan teknologi, orang tua, sekolah, industri, dan komunitas internasional untuk memastikan keselamatan serta hak anak terlindungi sejak awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam forum Protecting Children’s Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool, yang digelar di sela Sidang Umum ke-81 PBB. Forum itu membahas langkah konkret agar perkembangan AI tidak mengorbankan keselamatan dan hak anak.
70 Juta Anak Indonesia Berada di Ekosistem Digital
Meutya mengatakan Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam agenda perlindungan anak di era AI. Sekitar 70 juta anak Indonesia, menurut dia, akan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh teknologi tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi,” ujar Meutya di New York, Amerika Serikat.
Menurut Meutya, AI dapat memberikan peluang bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Namun, perkembangan teknologi yang sama juga menghadirkan risiko baru bagi anak.
Karena itu, perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Meutya menekankan perlunya pembagian tanggung jawab pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional.
“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” katanya.
Forum Dipimpin Empat Kepala Pemerintahan
Forum tersebut dipimpin Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Pertemuan itu mempertemukan pemimpin negara dan pemerintahan, badan-badan PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar perlindungan anak. Para peserta membahas cara memastikan perkembangan AI berlangsung dengan tetap memperhatikan keselamatan dan hak anak.
Posisi Indonesia dalam forum disampaikan sebagai bagian dari Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi tersebut melibatkan negara, entitas sistem PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, pendidik, akademisi, serta pakar keselamatan dan hak anak.
Koalisi Luncurkan Roadmap Perlindungan Anak
Dalam forum itu, koalisi meluncurkan roadmap 2026-2027. Dokumen tersebut memuat sejumlah agenda untuk memperkuat perlindungan anak dalam perkembangan AI.
Agenda dalam roadmap itu mencakup penguatan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, pengembangan standar pengujian, serta literasi AI.
Dokumen tersebut juga memuat penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan materi kekerasan seksual terhadap anak dan deepfake. Langkah-langkah itu menjadi bagian dari upaya memastikan teknologi tidak digunakan untuk membahayakan anak.
Indonesia Dorong Tata Kelola AI Lintas Negara
Meutya menilai kerja sama antarnegara penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Menurut dia, tata kelola AI perlu dibentuk dengan memastikan kepentingan dan hak anak menjadi bagian dari pembahasan global.
Ia mengatakan perlindungan anak harus dibangun bersamaan dengan perkembangan teknologi, bukan menunggu setelah risiko muncul. Menurut Meutya, suara anak juga perlu diperhitungkan ketika dunia menyusun aturan mengenai AI.
“Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu,” ujar Meutya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
