Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Sudan kembali menghadapi krisis pangan berat ketika perang antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces yang pecah pada April 2023 terus mengganggu kehidupan masyarakat dan memburuk tajam sejak 2024. Konflik merusak produksi serta perdagangan pangan, memaksa petani meninggalkan lahan, dan mempersulit pergerakan makanan maupun bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah. Kondisi ini berbeda dari banyak kelaparan dalam sejarah Sudan yang sebelumnya dipicu atau diperparah kekeringan dan guncangan lingkungan. Para sejarawan dan aktivis kemanusiaan khawatir tragedi kelaparan yang tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat Sudan kembali terulang dalam skala yang luas.
Krisis pangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memicu kondisi kelaparan di Sudan pada 2024 dan 2025. Namun, faktor utama krisis sekarang bukan semata-mata perubahan lingkungan, melainkan perang yang menghambat aktivitas pertanian, perdagangan, distribusi bahan pangan, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Perang Mengubah Pola Krisis Pangan Sudan
Sejarawan sosial sekaligus aktivis kemanusiaan Abdullah al-Tijani menilai skala bencana saat ini berbeda dari banyak kelaparan sebelumnya. Pada sejumlah krisis terdahulu, dampak kelaparan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara ibu kota dan kota-kota besar masih memiliki layanan serta kebutuhan dasar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
'Sebagian besar kelaparan sebelumnya sering kali terbatas pada wilayah tertentu, seperti yang terjadi pada 1984,' kata al-Tijani.
Situasi sekarang, menurut al-Tijani, telah berubah karena kelaparan dan keruntuhan layanan dasar menyebar lebih luas. Pusat perkotaan maupun kawasan pertanian di sejumlah negara bagian ikut terdampak, sementara jutaan warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka di dalam maupun ke luar Sudan.
'Krisis pangan menyeluruh telah menghantam pusat kota dan pertanian utama di Khartoum, Gezira, Sennar, Darfur, dan Kordofan,' ujar al-Tijani.
Al-Tijani juga menyoroti penghancuran infrastruktur, terganggunya proyek pertanian berskala besar, serta serangan terhadap pasar, toko roti, dan tanaman. Gangguan pada sistem perbankan dan jaringan komunikasi disebut membuat sejumlah wilayah semakin terisolasi dari kegiatan ekonomi maupun distribusi kebutuhan pokok.
Selain itu, pembatasan akses kemanusiaan dan keterlambatan pemberian izin transit bagi pekerja bantuan menjadi persoalan tambahan. Al-Tijani menuding pihak-pihak yang berperang menggunakan penguasaan pasokan makanan sebagai alat dalam konflik, sementara pendanaan internasional dinilainya belum sebanding dengan skala krisis.
Kelaparan Berulang dalam Sejarah Sudan
Sudan memiliki sejarah panjang krisis pangan. Salah satu krisis besar yang paling awal tercatat terjadi pada 1684 ketika wilayah yang kini menjadi Sudan berada pada masa Kesultanan Funj. Krisis selama beberapa tahun tersebut menimbulkan kekurangan gandum parah di Sudan bagian tengah, perpindahan penduduk dalam jumlah besar, serta wabah cacar yang mematikan.
Krisis lain yang dipengaruhi kondisi iklim tercatat pada 1750 serta antara 1835 dan 1838 pada masa pemerintahan Ottoman-Mesir. Kekeringan parah dan rendahnya permukaan air Sungai Nil memperburuk tekanan terhadap ketersediaan pangan pada periode tersebut.
Kelaparan pada 1888 hingga 1889 kemudian menjadi salah satu peristiwa yang paling kuat tertanam dalam ingatan masyarakat Sudan. Pada masa pemerintahan Khalifa Abdullahi al-Taashi, kekeringan, serangan belalang, dan konflik berpadu menimbulkan kelaparan serta kematian dalam skala luas.
Sejumlah perkiraan historis menyebut korban meninggal mencapai lebih dari satu juta orang, meskipun angka pasti dari periode tersebut sulit ditetapkan. Catatan sejarah juga menggambarkan tingkat keputusasaan yang ekstrem di tengah kelangkaan makanan.
Kekurangan pangan kembali terjadi pada abad ke-20. Kekeringan dan buruknya hasil panen pada masa kolonial membuat penguasa beberapa kali harus mengimpor gandum dari luar negeri. Pada 1984, kekeringan besar kembali menghantam Sudan bagian barat, termasuk Darfur dan Kordofan.
Kekeringan pada 1984 menyebabkan kerugian luas pada tanaman dan ternak serta mendorong ratusan ribu warga berpindah dari daerah pedesaan menuju Khartoum. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tekanan lingkungan telah berulang kali menjadi pemicu krisis pangan Sudan sebelum perang saat ini.
Krisis Kini Menjangkau Kota dan Sentra Pertanian
Perbedaan utama pada krisis sekarang terletak pada luasnya gangguan akibat konflik. Perang tidak hanya menekan daerah yang secara historis rentan terhadap kekeringan, tetapi juga mengganggu pusat perkotaan dan sentra pertanian yang memiliki peran penting dalam produksi serta distribusi pangan.
Petani yang meninggalkan lahan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan produksi, sementara jalur perdagangan dan distribusi terganggu oleh konflik. Kesulitan memindahkan pangan dan bantuan kemanusiaan selanjutnya memperbesar tekanan terhadap masyarakat yang telah kehilangan layanan dasar maupun sumber penghidupan.
Potensi Pertanian Besar Belum Mampu Menahan Krisis
Besarnya krisis semakin mencolok karena Sudan mempunyai sumber daya pertanian yang luas. Negara tersebut memiliki sekitar 200 juta acre atau 81 juta hektare lahan yang dapat ditanami, pasokan air yang melimpah dari Sungai Nil, serta sumber daya peternakan yang besar. Meski demikian, potensi Sudan sebagai salah satu pemasok pangan dalam skala global belum terwujud.
Peneliti ekonomi Mohammed Abdul Rahman mengatakan krisis ketahanan pangan saat ini mencerminkan kesenjangan pembangunan dan kelemahan lama sektor pertanian Sudan yang semakin diperburuk oleh perang.
'Perang dan konflik bersenjata termasuk faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi pangan,' kata Abdul Rahman.
Abdul Rahman juga menyebut perpindahan petani dari tanah mereka, ketiadaan stabilitas politik dan kebijakan pertanian, lemahnya pembiayaan serta jaminan pemerintah, dan ketergantungan pada metode pertanian tradisional sebagai faktor yang memengaruhi produksi. Kombinasi persoalan struktural tersebut dengan perang membuat kemampuan sektor pertanian Sudan menghadapi krisis pangan semakin tertekan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
