Highlight Berita:
Headline.co.id, Rabat ~ Kampanye pemilu parlemen Maroko 2026 dimulai pada 10 September dengan 27 partai politik bersaing memperebutkan 395 kursi di House of Representatives. Lebih dari 15,8 juta pemilih terdaftar untuk mengikuti pemungutan suara pada 23 September 2026 yang akan menentukan komposisi Parlemen dan berperan penting dalam pembentukan pemerintahan berikutnya. Di luar persaingan antarpartai, pemilu ini berlangsung di tengah perhatian terhadap kepercayaan warga, terutama generasi muda, terhadap kemampuan sistem politik menjawab persoalan pekerjaan, daya beli, dan layanan publik. Isu tersebut mengemuka ketika pertumbuhan ekonomi Maroko belum sepenuhnya diikuti penciptaan lapangan kerja yang cukup bagi kelompok usia muda.
Perhatian terhadap generasi muda berkaitan dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi politik. Survei Afrobarometer yang diterbitkan pada Maret menunjukkan sekitar sepertiga warga Maroko berusia 18 hingga 35 tahun menyatakan percaya kepada Parlemen, kepala pemerintahan, dan partai politik. Pada saat yang sama, anak muda lebih sering dibandingkan kelompok usia lebih tua dalam mengunggah konten politik di media sosial dan mengikuti demonstrasi.
Kepercayaan Generasi Muda terhadap Politik Jadi Perhatian
Aktivitas politik generasi muda di luar pemilu menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi tidak secara otomatis berarti mereka tidak terlibat dalam persoalan publik. Pertanyaan yang muncul dalam pemilu kali ini adalah apakah politik elektoral dipandang sebagai sarana efektif untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komposisi daftar pemilih juga memperlihatkan perbedaan antargenerasi. Data resmi menunjukkan pemilih berusia 18 hingga 24 tahun hanya mencakup 4 persen dari seluruh warga yang terdaftar, sedangkan mereka yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 29 persen. Angka tersebut menggambarkan komposisi daftar pemilih dan bukan tingkat partisipasi pada hari pemungutan suara.
Pengangguran Pemuda Membayangi Pertumbuhan Ekonomi
Persoalan lapangan kerja menjadi salah satu konteks utama pemilu. IMF memperkirakan tingkat pengangguran Maroko berada di angka 13 persen pada 2025, sedangkan tingkat pengangguran kelompok usia 15 hingga 24 tahun mencapai 37,3 persen. Pada kuartal ketiga 2025, sebanyak 25,2 persen anak muda diperkirakan tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan.
IMF juga mencatat adanya ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya dinamika sektor swasta, serta kesenjangan gender yang mencolok dalam partisipasi tenaga kerja. Kondisi itu membuat janji mengenai pertumbuhan, pekerjaan, dan daya beli menjadi isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan generasi muda.
Perekonomian Maroko sendiri mencatat pertumbuhan yang kuat. IMF memperkirakan produk domestik bruto riil tumbuh 4,9 persen pada 2025 dan memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,4 persen pada 2026. Namun, tingginya pengangguran, terutama di kalangan pemuda, menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum menghasilkan penciptaan pekerjaan yang cukup.
Tekanan ekonomi juga terlihat di luar politik formal. Pada akhir Juli, sekitar 60.000 orang masuk ke kota otonom Spanyol, Ceuta, dari Maroko dalam gelombang terbesar dalam sejarah terkini. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan kesulitan ekonomi, keresahan sosial, informasi keliru di media sosial, aspirasi migrasi, serta harapan yang salah mengenai keputusan pengadilan Spanyol. Peristiwa itu tidak menjadi ukuran langsung sikap pemilih, tetapi menunjukkan keterkaitan antara ekspektasi ekonomi, migrasi, dan persepsi mengenai peluang.
Koalisi Pemerintah Menawarkan Lapangan Kerja dan Daya Beli
Lapangan kerja dan daya beli mendapat tempat penting dalam program tiga partai yang membentuk koalisi pemerintahan sejak 2021, yakni National Rally of Independents atau RNI, Authenticity and Modernity Party atau PAM, serta Istiqlal. Ketiga partai membawa pendekatan berbeda, tetapi sama-sama menempatkan pekerjaan, kondisi ekonomi rumah tangga, dan layanan publik sebagai bagian utama kampanye.
Program RNI untuk periode 2026 hingga 2031 menjanjikan satu juta lapangan kerja serta kenaikan bertahap upah minimum menjadi 5.000 dirham atau sekitar 530 dolar AS per bulan. PAM juga menjanjikan sedikitnya satu juta pekerjaan dan menyebut biaya program lima tahunnya mencapai 350 miliar dirham atau sekitar 37,1 miliar dolar AS.
Istiqlal menempatkan daya beli dan layanan publik sebagai pusat kampanyenya, disertai proposal terkait kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, pengelolaan air, dan ketahanan pangan. Kesamaan fokus ketiga partai menunjukkan besarnya perhatian terhadap pekerjaan, daya beli rumah tangga, dan kualitas pelayanan publik dalam kampanye pemilu kali ini.
PJD Berusaha Bangkit Setelah Kekalahan 2021
Justice and Development Party atau PJD yang dipimpin mantan kepala pemerintahan Abdelilah Benkirane memasuki pemilu dengan tujuan membangun kembali dukungan setelah kehilangan banyak kursi pada 2021. Jumlah kursi PJD turun dari 125 pada parlemen sebelumnya menjadi hanya 13.
Dalam pemilu September 2021, RNI memperoleh 102 kursi, disusul PAM dengan 87 kursi dan Istiqlal 81 kursi. Ketiga partai tersebut kemudian membentuk koalisi pemerintahan. PJD kini menawarkan program yang terdiri atas lima poros dan 467 langkah di bidang kelembagaan, ekonomi, sosial, dan kebijakan luar negeri, termasuk layanan publik, pekerjaan, daya beli, serta reformasi institusi.
Sistem Konstitusional Menentukan Proses Pembentukan Pemerintah
Pemilu Maroko berlangsung dalam kerangka konstitusi yang ditetapkan pada 2011. Konstitusi mendefinisikan Maroko sebagai monarki konstitusional, demokratis, parlementer, dan sosial, dengan prinsip pemisahan serta keseimbangan kekuasaan sambil mempertahankan peran institusional utama monarki.
Berdasarkan Pasal 47, raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai politik yang menempati posisi pertama dalam pemilu House of Representatives. Raja juga memimpin Dewan Menteri, sedangkan pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif dan Parlemen memiliki fungsi legislasi serta pengawasan. Karena itu, menjadi partai dengan kursi terbanyak penting dalam proses pembentukan pemerintahan, tetapi hasil pemilu parlemen tidak dengan sendirinya menentukan seluruh distribusi kekuasaan politik.
Persoalan Ekonomi Dinilai Tidak Bisa Dijawab Janji Jangka Pendek
Pemilu 23 September akan menjadi momentum bagi partai-partai untuk menunjukkan bagaimana program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan kebutuhan warga dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, tingginya pengangguran dan tingkat kepercayaan yang relatif rendah terhadap institusi politik menjadi bagian penting dari konteks tersebut.
Peneliti ekonomi Nouh El Harmouzi menilai tantangan yang dihadapi Maroko melampaui janji yang dapat disampaikan partai selama masa kampanye.
'Masalah ekonomi Maroko pada dasarnya bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui janji pemilu jangka pendek,' kata Nouh El Harmouzi.
Setelah pemungutan suara, hasil pemilu akan menentukan susunan House of Representatives dan berperan dalam proses pembentukan pemerintahan berikutnya. Pemerintahan yang terbentuk selanjutnya akan menghadapi persoalan bagaimana pertumbuhan dan investasi dapat diterjemahkan menjadi lebih banyak pekerjaan produktif, peningkatan standar hidup, serta layanan publik yang dirasakan masyarakat.
