Headline.co.id, Jakarta ~ Transisi energi dan peran pemerintah daerah menjadi fokus Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten” di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Forum tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo Aminuddin bersama sejumlah kepala daerah serta perwakilan kementerian dan organisasi terkait. Pembahasan dilakukan untuk memperkuat dukungan daerah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Upaya itu didorong melalui penguatan tata kelola, koordinasi, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang menyesuaikan karakteristik setiap wilayah.
Transisi energi menjadi agenda penting karena pemerintah daerah dinilai memiliki peran dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program di tingkat lokal. Peran tersebut mencakup inventarisasi emisi daerah, penyediaan data untuk kebutuhan nasional, perencanaan energi daerah, hingga pengendalian emisi lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat ketahanan iklim masyarakat, membuka akses terhadap pendanaan iklim, serta mendorong investasi hijau. Langkah tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif di kota serta kabupaten.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Daerah Bahas Tantangan Transisi Energi
Aminuddin menjadi salah satu kepala daerah yang menghadiri dialog tersebut bersama perwakilan pemerintah kota lainnya. Forum itu turut dihadiri kepala daerah dari Banda Aceh, Balikpapan, dan Bogor.
Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ICLEI Indonesia, WWF Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai pihak menjadi ruang pertukaran perspektif mengenai pelaksanaan transisi energi di daerah.
Pemerintah daerah mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman, tantangan implementasi, serta kebutuhan dukungan dalam menjalankan kebijakan transisi energi di wilayah masing-masing. Pembahasan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan langsung dalam menerapkan kebijakan nasional sesuai kondisi lokal.
Forum diselenggarakan WWF Indonesia dan ICLEI Indonesia dengan dukungan Uni Eropa. Kegiatan itu menjadi ruang untuk membahas kebutuhan daerah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus menyelaraskan peran para pemangku kepentingan.
Tata Kelola Daerah Dikaitkan dengan Target NDC
Dalam dialog tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kepemimpinan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
NDC merupakan komitmen nasional dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengintegrasikan agenda tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Bima menyampaikan bahwa koordinasi dan pembagian peran menjadi unsur penting dalam mempercepat aksi pengurangan emisi, khususnya pada sektor energi.
“Penguatan tata kelola, pembagian peran dan koordinasi yang efektif dapat mendorong percepatan aksi pengurangan emisi sektor energi,” ujar Bima.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan daerah dalam memastikan kebijakan transisi energi dapat diterapkan melalui program yang terukur dan sesuai kebutuhan wilayah. Dalam pelaksanaannya, daerah juga membutuhkan dukungan data, perencanaan, pendanaan, serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Perhatian
Sinergi pemerintah pusat dan daerah turut menjadi bagian dari pembahasan di sektor energi. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan, kewenangan, dan kapasitas daerah dalam menjalankan transisi energi.
Penyelarasan itu mencakup dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan data nasional, pengendalian emisi lokal, perencanaan energi, dan penguatan ketahanan iklim masyarakat. Daerah juga memiliki ruang untuk mendorong investasi hijau serta memanfaatkan akses terhadap pendanaan iklim.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan dan tantangan dalam menjalankan kebijakan transisi energi. Pertukaran pengalaman antardaerah diharapkan membantu memperkuat penerjemahan kebijakan nasional ke dalam pembangunan di tingkat kota dan kabupaten.
Dengan penguatan tata kelola, pembagian peran, dan koordinasi yang efektif, pelaksanaan transisi energi di daerah diarahkan untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target NDC Indonesia.
