Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan AI pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026). Menurut Nezar, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses.
Nezar mengatakan keberhasilan AI pemerintah perlu diukur dari perubahan yang dirasakan warga. Perubahan tersebut mencakup layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, serta hubungan masyarakat dengan negara yang tetap menjunjung martabat.
AI Pemerintah Harus Menghasilkan Layanan yang Lebih Baik
Dalam acara tersebut, Nezar menjelaskan bahwa kecepatan proses bukanlah ukuran utama keberhasilan penerapan AI di sektor pemerintahan. Teknologi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas layanan dan memberikan manfaat yang relevan bagi kebutuhan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelasnya.
Menurut dia, Indonesia memiliki karakter sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan yang beragam. Kondisi itu membuat penerapan AI tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pemahaman warga.
Adaptasi Lokal Jadi Kunci Penerapan AI
Nezar menggarisbawahi pentingnya adaptasi dalam pengembangan dan penerapan AI pemerintah. Teknologi yang berhasil digunakan di satu lingkungan, menurut dia, belum tentu dapat diterapkan secara efektif di lingkungan lain apabila tidak disesuaikan.
Penyesuaian itu mencakup bahasa, norma, data, serta pola kebutuhan masyarakat lokal. Adaptasi diperlukan agar AI dapat digunakan secara lebih tepat dan tidak berhenti pada tahap adopsi teknologi.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Nezar.
Penekanan terhadap aspek lokal tersebut menjadi penting karena penerapan AI bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan sistem, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat yang dilayani.
Nilai Publik Tidak Cukup Dibangun dari Janji Teknologi
Wamen Komunikasi dan Digital itu menilai potensi teknologi AI sangat signifikan. Namun, potensi tersebut belum otomatis menghasilkan nilai publik. Nilai publik baru muncul ketika teknologi mampu menjawab kebutuhan manusia yang nyata.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, penerapan AI juga harus ditopang lembaga yang kompeten, perlindungan yang jelas, dan kolaborasi. Ketiga unsur tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya berfokus pada kecanggihan, tetapi juga pada kepentingan publik.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuhnya.
Kepercayaan Warga Menjadi Tolok Ukur Utama
Nezar menegaskan, implementasi AI dalam pemerintahan pada akhirnya harus dilihat dari pengalaman warga ketika berinteraksi dengan negara. Pemerintah perlu memastikan teknologi tersebut membuat layanan menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya.
Dengan pendekatan itu, kepercayaan publik ditempatkan sebagai hasil yang harus dibangun melalui penerapan AI. Sistem yang tampak canggih tidak menjadi tujuan akhir apabila tidak memberikan perbaikan yang dirasakan masyarakat.
“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar.
