Headline.co.id, Bekasi ~
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta praktik pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha segera diberantas. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kapolri meminta pengusaha melaporkan setiap gangguan keamanan agar kepolisian dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum dan menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan tidak boleh ada ruang bagi pungli dan premanisme yang berpotensi menghambat operasional perusahaan serta memengaruhi iklim investasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengusaha Diminta Melaporkan Gangguan Keamanan
Kapolri menyatakan kepolisian akan merespons laporan dari perusahaan dan menindak tegas berbagai gangguan keamanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan tanpa tekanan dari praktik ilegal maupun tindak kejahatan lainnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, stabilitas keamanan menjadi fondasi bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga dapat memberikan rasa aman kepada pekerja, mendukung kelancaran operasional perusahaan, serta memperkuat kepercayaan investor.
Polri, kata Kapolri, akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri berlangsung aman dan berkelanjutan. Jaminan keamanan itu juga diharapkan membuat pengusaha dan investor tidak ragu menjalankan maupun mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia.
Investasi Nasional Capai Rp1.010,6 Triliun
Kapolri menyebut Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Potensi itu didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang capaian investasi di Jawa Barat. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di wilayah tersebut mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.
Besarnya aktivitas industri di wilayah itu membuat keamanan dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Karena itu, pemberantasan pungli dan premanisme dinilai berkaitan langsung dengan upaya menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.
Kondusivitas Investasi Juga Bergantung pada Hubungan Industrial
Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.
Untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan berkembang menjadi konflik, Kapolri mendorong seluruh pihak mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Perbedaan kepentingan, menurut dia, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.
Kapolri juga mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh memperkuat sinergi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.
