Headline.co.id, Malang ~ Kementerian Agama akan menyelenggarakan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo, Malang, Jawa Timur, pada 30 September hingga 6 Oktober 2026. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menegaskan pentingnya keberagaman peserta dalam acara ini. Ia menyatakan bahwa peserta tidak boleh didominasi oleh satu pesantren, melainkan harus merepresentasikan berbagai pesantren dan jenjang pendidikan.
Dalam Rapat Koordinasi PPSN VI yang diadakan di Malang pada Jumat, 4 September 2026, Basnang Said menekankan bahwa setiap regu peserta harus terdiri dari santri berbagai pesantren. Hal ini bertujuan agar PPSN menjadi ruang pertemuan dan interaksi bagi santri dari seluruh Indonesia. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pesantren Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Malang, membahas kesiapan teknis, kepesertaan, keamanan, kesehatan, logistik, dan pembiayaan.
Basnang Said juga mengakui keterbatasan anggaran untuk seleksi peserta, namun ia mendorong setiap daerah untuk melakukan seleksi secara proporsional dan alami. Hal ini penting agar peserta yang berangkat benar-benar santri yang memenuhi kriteria. Ia juga meminta panitia untuk segera menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis, mengingat waktu persiapan yang semakin terbatas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Agung Subagyo, menyoroti pentingnya aspek keamanan dan kesehatan bagi 1.600 peserta PPSN. Ia menekankan perlunya kesiapan pos kesehatan, ambulans, rumah sakit rujukan, serta pengamanan kawasan. Agung juga berharap PPSN dapat membangun kecakapan hidup, kerja sama tim, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap alam.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung PPSN VI. Ia mengusulkan pendekatan creative financing untuk mengelola sumber daya secara efektif dan kreatif. Lathifah menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMD, BUMN, dan organisasi keagamaan, untuk mendukung kesuksesan acara ini. Creative financing harus dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel, serta beriringan dengan efisiensi anggaran.
