Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI mengadakan sosialisasi bertajuk “Penguatan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Tingkat Lokal” di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Acara yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Agustus ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dengan memanfaatkan kearifan lokal.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ansari, S.Pd.I., Direktur Pengembangan Strategi PB BNPB Nadhirah Seha Nur, S.P., M.Si., serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kepala BPBD Kabupaten Pamekasan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan resiliensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala BPBD Kabupaten Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, S.STP., M.M., menekankan pentingnya peningkatan kapasitas secara mandiri. Ia menyatakan bahwa kewaspadaan harus dimulai dari diri sendiri dan kemudian disebarluaskan ke keluarga dan komunitas sekitar. Saat ini, Pamekasan sedang menghadapi puncak musim kemarau dengan risiko kekeringan yang tinggi, meskipun ketersediaan air bersih masih aman dan belum ada laporan kebakaran hutan dan lahan. Kelurahan Kowel, yang menjadi salah satu lokasi sosialisasi, telah ditetapkan sebagai Kelurahan Tangguh Bencana pada tahun 2025.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Direktur Pengembangan Strategi PB BNPB, Nadhirah Seha Nur, menegaskan bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, badan usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar risiko bencana. Selain itu, Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat memulai penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun ini sebagai pedoman strategis dalam penanggulangan bencana.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, S.Pd.I., menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana hingga tingkat masyarakat. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk rutin melaksanakan simulasi kesiapsiagaan agar masyarakat lebih tangguh. Ansari juga menekankan perlunya penguatan mitigasi struktural dan non-struktural melalui kegiatan BPBD dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Dalam situasi bencana, prioritas evakuasi harus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan pengetahuan tentang risiko bencana di Pamekasan, pentingnya kolaborasi pentahelix, dan edukasi kebencanaan berbasis kearifan lokal. Dialog terbuka dengan masyarakat juga mengungkapkan bahwa masalah persampahan menjadi isu penting, sehingga ditekankan perlunya kesadaran individu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan sistem Bank Sampah di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Dengan kegiatan ini, BNPB dan Komisi VIII DPR RI berharap masyarakat lokal semakin memahami potensi ancaman bencana di sekitarnya dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mengambil tindakan tepat saat bencana terjadi. Upaya ini diharapkan mendukung terwujudnya Resiliensi Berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan, sejalan dengan visi Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
