Headline.co.id, Wakil Menteri Desa ~ Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT), Budi Arie Setiadi, mendorong desa-desa di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan belajar dari Jepang. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara yang berlangsung pada awal Agustus 2026. Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki sistem penanggulangan bencana yang sangat baik, sehingga menjadi contoh yang tepat bagi Indonesia yang juga rawan bencana.
Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana di tingkat desa, mengingat Indonesia merupakan negara yang sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. “Kita harus belajar dari Jepang yang memiliki sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dan efektif,” ujar Budi Arie. Ia menambahkan bahwa kesiapsiagaan yang baik dapat meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, Wamendes PDT mengusulkan agar desa-desa di Indonesia mengadopsi beberapa praktik terbaik dari Jepang. Salah satu langkah yang disarankan adalah pelatihan rutin bagi masyarakat desa mengenai cara menghadapi bencana. Selain itu, desa-desa juga diharapkan dapat membangun infrastruktur yang tahan bencana serta memiliki sistem peringatan dini yang efektif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berencana untuk menjalin kerja sama dengan pihak Jepang guna memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi terkait penanggulangan bencana. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Regulasi Ekonomi Digital Harus Lindungi Persaingan dan Peluang Usaha Lokal](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-regulasi-ekonomi-digital-harus-lindungi-persaingan-dan-peluang-usaha-lokal.jpg)
