Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas substansinya, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan adaptif. Pernyataan ini disampaikan Nezar Patria dalam acara Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan yang berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026).
Nezar menjelaskan bahwa perubahan dalam lanskap komunikasi digital membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu menjawab dinamika ruang digital sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. “Masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai kanal digital, bahkan memproduksi dan menyebarkannya sendiri melalui media sosial,” ujar Nezar.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menuntut narasi resmi pemerintah untuk bersaing dengan berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Tantangan komunikasi publik semakin kompleks karena algoritma media sosial cenderung membentuk persepsi berdasarkan sentimen, bukan semata-mata fakta. Fenomena ini memunculkan polarisasi, echo chamber, hingga post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan. “Pola komunikasi pemerintah harus bergeser menjadi lebih cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog agar mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nezar juga menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini untuk memantau percakapan publik serta mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI). Ia menyebutkan bahwa berbagai negara telah menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan. Praktik seperti Government Communication Service di Inggris, digital democracy di Taiwan, dan digital government di Estonia dapat menjadi referensi dalam memperkuat komunikasi publik Indonesia.
Menutup paparannya, Nezar menegaskan bahwa integritas informasi merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, humas pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penerjemah kebijakan dan penghubung pemerintah dengan masyarakat. “Integritas informasi adalah modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
