Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah dialog inklusif bagi pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian dan rekonsiliasi nasional di negara tersebut. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan hal ini setelah menghadiri pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-6 Indonesia dan Vietnam pada Selasa (14/7/2026).
Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia yang netral dan aktif dalam diplomasi kawasan menjadikannya sebagai representasi yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar. “Indonesia menilai dialog nasional yang melibatkan semua pihak merupakan kunci utama yang tidak dapat ditawar untuk mengakhiri perang saudara,” ujarnya.
Peran ASEAN dalam Krisis Myanmar
Sugiono juga menyoroti pentingnya pembentukan mekanisme turunan dalam ASEAN untuk mengukur kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) secara lebih konkret. Ia menekankan perlunya parameter yang jelas mengenai penghentian kekerasan, apakah harus berlaku di setiap titik konflik lokal atau mencakup wilayah secara nasional. “ASEAN perlu menetapkan parameter yang jelas mengenai penghentian kekerasan,” tambah Sugiono.
Fokus pada Tiga Aspek Krusial
Meskipun menyadari bahwa kompleksitas situasi di Myanmar membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk diselesaikan, Sugiono menegaskan bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama ASEAN. Acuan tersebut berfokus pada tiga aspek krusial: penghentian kekerasan segera, pembukaan dialog inklusif, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang aman tanpa diskriminasi.
Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya perdamaian di Myanmar melalui dialog inklusif yang melibatkan semua pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mengakhiri konflik berkepanjangan di negara tersebut.
