Headline.co.id, Wakil Menteri Komunikasi Dan Digital ~ Nezar Patria, menekankan pentingnya peran humas di tengah ancaman disinformasi global. Dalam acara Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026), Nezar menyatakan bahwa humas harus berfungsi sebagai penjernih informasi atau clearing house of information untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini menjadi krusial di era post-truth, di mana batas fakta dan fiksi semakin kabur.
Menurut Nezar, disinformasi dan misinformasi telah diidentifikasi sebagai salah satu risiko global paling berbahaya oleh World Economic Forum. Kondisi ini diperburuk oleh platform digital yang menjadikan telepon pintar sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat. “Humas harus mampu membedakan fakta dari fiksi dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Nezar.
Peran AI dalam Kehumasan
Nezar juga menyoroti kemajuan kecerdasan artifisial (AI) yang membuka peluang bagi profesi humas untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Berdasarkan studi One Asia Communications tahun 2025, praktisi humas di Asia semakin memanfaatkan AI untuk analisis sentimen publik secara real time. Namun, Nezar mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan berlandaskan etika. “AI hanyalah alat bantu yang tidak boleh menghilangkan tanggung jawab profesional,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tantangan dan Peluang di Era AI
Teknologi agentic AI yang mulai mampu menjalankan fungsi kehumasan secara otomatis menjadi tantangan bagi profesi ini. Nezar mendorong insan humas untuk tidak hanya menguasai teknologi AI, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan menjaga etika komunikasi. “Kemampuan berpikir kritis dan etika komunikasi tidak dapat sepenuhnya digantikan mesin,” tuturnya.
Regulasi dan Dinamika Geopolitik
Nezar menjelaskan bahwa pemerintah di berbagai negara masih mencari formulasi terbaik dalam mengatur perkembangan AI. Dua pendekatan utama dalam tata kelola AI adalah regulasi adaptif dan pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perkembangan AI juga terkait erat dengan dinamika geopolitik global, di mana teknologi menjadi instrumen politik dan strategi nasional.
Konvensi Humas Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan AI sekaligus memperkuat etika profesi. “Indonesia harus mampu membangun narasi yang konstruktif dan memperkuat kualitas komunikasi publik,” pungkas Nezar.
