Headline.co.id, Kuala Pembuang ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama tujuh tahun berturut-turut. Komitmen ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan pada Rabu (1/7/2026).
Bahrun Abbas menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme,” ujar Bahrun.
Masukan DPRD Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Bahrun juga menyatakan bahwa berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian Pemkab Seruyan. Masukan tersebut mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan optimalisasi belanja daerah. “Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan kami perhatikan untuk penyempurnaan kebijakan,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Pemkab Seruyan juga menaruh perhatian pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi penciptaan kesempatan kerja, pengendalian inflasi daerah, penyelesaian persoalan sektor perkebunan, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini diambil guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seruyan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh anggota dewan, forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Seruyan. Penyampaian jawaban ini merupakan tindak lanjut atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
