Headline.co.id, Jakarta ~ Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan PT Pertamina (Persero) memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Rapat koordinasi ini berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026), dengan tujuan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan mencegah dampak negatif perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. Dasco menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Menurut Dasco, rapat ini tidak hanya membahas kondisi makroekonomi, tetapi juga menghasilkan solusi konkret yang akan segera diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat. “Kami berupaya memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat langsung diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan,” ujar Dasco usai rapat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Harga Gas Industri Jadi Fokus
Salah satu isu strategis yang dibahas dalam rapat adalah harga gas industri yang memengaruhi biaya produksi dan daya saing sektor manufaktur nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga gas industri setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Langkah ini dinilai penting karena tingginya harga gas menjadi keluhan utama pelaku industri dan serikat pekerja. “Biaya energi yang lebih kompetitif diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha industri dan mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Dasco.
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Selain sektor energi, rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyinkronkan kebijakan fiskal, moneter, dan strategi ekonomi nasional. Hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki langkah yang terkoordinasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Sinergi DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan BUMN strategis diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga iklim investasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi lapangan kerja di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Langkah koordinatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga dan iklim usaha, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
