Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (Pemdi) untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan layanan publik. Langkah ini diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, dalam acara virtual Kick-off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (25/6/2026).
Cahyono menjelaskan bahwa Pemdi merupakan kerangka transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi, tetapi juga melibatkan seluruh perangkat pemerintahan dan pihak terkait. “Bukan hanya unit yang mengelola TIK saja. Tapi juga pengguna layanan, unit pemilik layanan, dan lainnya,” ujar Cahyono.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, menyejahterakan masyarakat, menjaga efisiensi anggaran, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kualitas layanan digital yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap layanan pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peran Masyarakat dalam Transformasi Digital
Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam keberhasilan layanan digital pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra aktif dalam proses desain dan implementasi layanan. “Pemdi lebih berfokus kepada kebutuhan masyarakat. Kita harapkan masyarakat lebih aktif sebagai partisipan dalam layanan digital pemerintah,” ungkap Agi.
Tujuan Utama Transformasi Digital
Transformasi digital ini tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan teknologi, tetapi juga memastikan layanan yang mudah digunakan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita, terutama dalam penguatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Dengan percepatan transformasi digital ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses, serta berdampak positif pada kematangan tata kelola pemerintahan. Transformasi ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
