Headline.co.id, Boalemo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi jemaah asal daerah tersebut. Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, saat menyambut kepulangan 218 jemaah haji dari Kloter 30 Embarkasi Haji Gorontalo di Asrama Haji Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Upaya ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah.
Idah Syahidah menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Gorontalo dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi motivasi utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. “Kepercayaan yang terus diberikan kepada Gorontalo dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan. Kami ingin setiap jemaah mendapatkan pelayanan yang semakin baik, mulai dari persiapan keberangkatan hingga kembali ke daerah,” ujarnya.
Apresiasi untuk Petugas Haji
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Idah juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh petugas haji, panitia penyelenggara, serta pemangku kepentingan terkait. Ia menilai dedikasi yang ditunjukkan dalam mendampingi jemaah, khususnya para jemaah lanjut usia (lansia), telah berjalan dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, dan keikhlasan.
Kepulangan Jemaah dan Momentum PENAS
Kepulangan jemaah haji tahun ini membawa kebahagiaan ganda bagi daerah, karena momentumnya bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang tengah berlangsung di Provinsi Gorontalo. “Alhamdulillah, seluruh jemaah dapat kembali ke Gorontalo dengan selamat dan sehat. Kami berharap seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur dan kemabrurannya tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat,” kata Idah.
Setelah prosesi serah terima, seluruh jemaah yang terdiri atas 155 orang asal Kabupaten Gorontalo, 35 orang asal Kabupaten Boalemo, 26 orang asal Kabupaten Gorontalo Utara, serta dua petugas kloter tersebut langsung diberangkatkan menuju daerah asal masing-masing di bawah koordinasi pemerintah kabupaten.
