Polres Deli Serdang Lakukan Pemeriksaan Terkait Dugaan Pemotongan BLT

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Ilustrasi: Antara)
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Ilustrasi: Antara)

HeadLine.co.id (Deli Serdang) – Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sumberjo, Pagar Merbau, Deli Serdang. BLT yang awalnya sebesar Rp 600 ribu dipotong hingga menjadi Rp 150 ribu.

Baca juga: Optimis dan Dukung Gerakan #CovidSafeBUMN, Angkasa Pura I Siapkan Protokol Kesehatan Situasi ‘New Normal’

Read More

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Yemi Mandagi mengatakan pihak kepolisian telah memeriksa enam orang terkait kasus ini.

“Benar, kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sifatnya wawancara saja karena masih penyelidikan. Sampai saat ini ada enam orang yang kita wawancarai dalam penyelidikan,” ucapnya pada Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Terus Mendorong Rencana Pengembangan Gasifikasi Batubara di Tanah Air

Yemi menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya kesepakatan di tingkat dusun untuk membagi BLT yang senilai Rp 600 ribu itu ke empat KK. Namun saat pembagian, ada satu orang yang merasa keberatan dan mengembalikan uang tersebut.

Baca juga: Mulai 25 Mei 2020, KAI Siapkan Protokol Antisipasi Skenario “The New Normal”

“Sementara ini dari beberapa yang kami wawancarai dibagi untuk masyarakat lain atas kesepakatan mereka di tingkat dusun, jadi Rp 600 ribu dibagi untuk empat KK, namun karena ada satu orang yang berkeberatan akhirnya dikembalikan kepada yang berhak, penerima sebesar Rp 600 ribu,” ucapnya.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Bulog Jamin Stok Beras di Tengah Wabah Corona Aman dan Tercukupi

Proses penyelidikan tersebut dimulai sejak Kamis (14/5) lalu. Yemi tidak menjelaskan secara detail identitas para pihak yang telah dimintai keterangan tersebut.

Seperti yang diketahui, BLT sebesar Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan diberikan oleh pemerintah pusat. BLT tersebut diberikan ke warga di luar Jabodetabek yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial seperti PKH.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *