Headline.co.id, Jakarta ~ Pengamat politik, Boni Hargens, memberikan penilaian positif terhadap pendekatan humanis yang diterapkan Polri dalam menangani aksi unjuk rasa besar-besaran pada Juni 2026. Menurut Boni, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah situasi yang tegang. Ia menegaskan bahwa pendekatan humanis dari Polri merupakan prasyarat penting agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Boni menjelaskan bahwa pendekatan Polri yang terukur menunjukkan keseimbangan penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Ia menambahkan bahwa kedua nilai tersebut tidak harus saling bertentangan dalam sebuah negara demokrasi. Dalam pandangannya, politik demokratis seharusnya selalu membuka ruang dan menghargai kritik untuk memperkaya informasi bagi pembuat kebijakan.
Lebih lanjut, Boni menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah meningkatnya aksi demonstrasi pada pertengahan Juni 2026. Gelombang protes ini mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial dan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Boni menekankan pentingnya sikap berimbang dalam menilai situasi yang dihadapi pemerintah.
Boni juga menyoroti bahwa situasi global saat ini memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu diberikan ruang untuk bekerja, meskipun di tengah kritik publik yang deras. “Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik,” jelas Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/6/26).
