Headline.co.id, Puncak ~ Pemerintah memutuskan untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan, yang memicu perdebatan di kalangan publik. Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., seorang ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), mengingatkan bahwa kebijakan ini menyederhanakan masalah secara berbahaya dengan membungkusnya dalam jargon link and match. Ia menekankan bahwa narasi ini dapat memaksa kampus untuk tunduk pada logika pasar jangka pendek. “Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional sampai kita bertanya lebih jauh, sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?” ujar Wisnu dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (3/6).
Wisnu menjelaskan bahwa asumsi bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi dan diikuti secara stabil merupakan masalah utama dari kebijakan ini. Perubahan teknologi, menurutnya, berlangsung lebih cepat daripada siklus pendidikan. Ia mengutip laporan World Economic Forum (WEF) yang memperkirakan sekitar 44 persen keterampilan kerja akan berubah dalam lima tahun ke depan. “Artinya, apa yang hari ini dianggap relevan bisa dengan sangat cepat menjadi usang. Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan,” jelas Wisnu, yang banyak meneliti Ekonomi Pendidikan dan Ekonomi Gender.
Kebijakan yang terlalu fokus pada kesiapan kerja instan sering kali berujung pada jebakan jangka pendek. Wisnu menyebutkan bahwa banyak keterampilan teknis, seperti koding dasar dan pekerjaan administratif, semakin rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Laporan McKinsey & Company memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada 2030. Jika kampus hanya fokus pada keterampilan teknis yang sedang tren, lulusan yang dihasilkan justru berisiko menjadi tidak relevan dengan cepat.
Sebaliknya, keterampilan yang bertahan melintasi zaman justru bersifat mendasar seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, komunikasi, dan pemahaman sosial. Data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) menunjukkan bahwa kompetensi seperti problem solving, komunikasi, dan teamwork selalu berada di posisi teratas dalam kebutuhan pemberi kerja, melampaui keterampilan teknis spesifik. “Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” tegas Wisnu.
Lebih lanjut, Wisnu menyampaikan bahwa narasi yang hanya menekankan bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika) sebagai yang memiliki nilai ekonomi tidak didukung oleh fakta. Studi terhadap pimpinan perusahaan besar menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan mereka sangat beragam. Susan Wojcicki, misalnya, memiliki latar belakang sejarah dan sastra sebelum memimpin YouTube. Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, berasal dari ilmu komunikasi, sementara Ken Chenault, mantan CEO American Express, menempuh studi sejarah. Analisis terhadap perusahaan Fortune 500 menunjukkan bahwa proporsi signifikan CEO memiliki latar belakang non teknis, termasuk humaniora dan ilmu sosial.
Menurut Wisnu, keberhasilan di puncak kepemimpinan organisasi tidak semata ditentukan oleh keterampilan teknis, melainkan oleh kemampuan membaca konteks, memahami kompleksitas manusia, dan mengambil keputusan strategis. Pendidikan yang terlalu sempit pada kebutuhan teknis justru berisiko mengabaikan fondasi kepemimpinan itu sendiri. Inovasi, menurut Wisnu, tidak lahir dari kepatuhan terhadap tren, melainkan dari kemampuan melampauinya. Terobosan besar dalam ekonomi digital, kesehatan, maupun kebijakan publik hampir selalu muncul dari interaksi lintas disiplin, bukan dari spesialisasi sempit yang patuh pada permintaan pasar hari ini. “Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus,” ucapnya.
Wisnu menambahkan bahwa kebijakan menutup prodi yang sepi peminat atau tidak relevan dengan industri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Menyerahkan arah pendidikan tinggi sepenuhnya kepada pasar berarti mengabaikan fungsi sosial dan politik kampus. Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan, apalagi mengoreksinya. Pemikir Martha Nussbaum telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara.
Dalam konteks Indonesia, lanjut Wisnu, pendekatan simplistik terhadap relevansi berisiko mempersempit horizon pendidikan tinggi. Jika indikator keberhasilan hanya ditentukan oleh serapan kerja jangka pendek, bidang-bidang yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang, termasuk kebudayaan, pemikiran kritis, dan riset dasar, akan semakin terpinggirkan. Padahal, negara yang mampu bertahan dalam disrupsi adalah negara yang memiliki kapasitas refleksi dan inovasi, bukan sekadar pemasok tenaga kerja yang patuh. “Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” tegasnya.
Menurut Wisnu, kampus tidak seharusnya berfungsi sebagai pabrik yang memproduksi tenaga kerja sesuai pesanan, melainkan institusi yang membentuk manusia dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta. Perguruan tinggi seyogianya kembali menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling cuaca yang berputar mengikuti arah angin ekonomi. “Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” pungkasnya.
