Headline.co.id, Cilacap ~ Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana memperketat alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana pemerintahan serta fasilitas pelayanan publik yang semakin membutuhkan perhatian. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Kecamatan Cilacap Utara, Senin (25/5/2026).
Ammy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan lebih memfokuskan anggaran pada pembangunan fisik dan perbaikan fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran hibah ke depan akan dilakukan secara lebih selektif. “Pembangunan sarpras pemerintahan dan layanan publik menjadi prioritas karena kondisinya di lapangan memang membutuhkan pembenahan,” ujarnya.
Selain penataan anggaran, Ammy juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta agar evaluasi kinerja dilakukan secara objektif agar pelayanan publik dapat berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam rapat tersebut, Pemkab Cilacap juga mulai mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait penegakan aturan persampahan yang direncanakan berlaku mulai Agustus mendatang.
Para camat diminta untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk dalam penataan kawasan pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kebersihan serta estetika kota tetap terjaga. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) baru berada pada kisaran Rp1,1 triliun.
Menurut Annisa, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat kemampuan fiskal daerah menjadi terbatas apabila terjadi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkab Cilacap bersama Badan Pendapatan Daerah akan terus mengoptimalkan potensi PAD sekaligus memprioritaskan pembenahan infrastruktur pemerintahan pada 2027. “Potensi pendapatan daerah yang masih bisa dioptimalkan akan terus digali tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Selain membahas anggaran dan infrastruktur, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung pengembangan program Ruang Bersama Indonesia yang sebelumnya diluncurkan sebagai proyek percontohan nasional di Kecamatan Cilacap Tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Program itu diarahkan untuk diperluas hingga tingkat kelurahan melalui pelibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penyediaan layanan pengaduan kekerasan di posyandu, penguatan peran perempuan di sektor produktif, serta pembangunan taman bermain ramah anak berbasis literasi dan numerasi.
