Headline.co.id, Yogyakarta ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk menangani ekspor komoditas strategis Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.
Dalam acara tersebut, Menkeu Purbaya juga membahas kondisi ekonomi nasional, persepsi masyarakat terhadap daya beli, serta strategi pengendalian defisit anggaran negara. Ia menjelaskan bahwa praktik under-invoicing terjadi ketika eksportir melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya di pasar internasional. Selain itu, ada indikasi manipulasi volume ekspor sehingga sebagian komoditas tidak tercatat secara resmi.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Hasil investigasi menunjukkan pola ekspor melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. “Harga ekspor dari Indonesia ke Singapura tercatat jauh lebih rendah dibandingkan harga penjualan dari Singapura ke Amerika Serikat. Akibatnya, penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan Indonesia menjadi jauh lebih kecil,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Praktik tersebut, menurut Menkeu Purbaya, menyebabkan kerugian besar bagi negara dari sisi penerimaan pajak dan devisa. Dana hasil ekspor banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal bagi perekonomian domestik. Sebagai solusi, Presiden Prabowo membentuk lembaga bernama DSI yang akan menjadi satu-satunya pintu ekspor untuk komoditas tertentu. Dengan skema ini, seluruh transaksi ekspor akan terpusat dan lebih mudah diawasi.
Menkeu Purbaya menambahkan bahwa keuntungan yang diperoleh negara nantinya dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan, pendidikan, dan penguatan ekonomi daerah. Dalam memastikan tata kelola badan ekspor tersebut berjalan baik, pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi.
Pemerintah telah menggandeng Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis data perdagangan internasional. Melalui sistem ini, pemerintah dapat membandingkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan secara real time. “Sekarang pengusaha tidak bisa lagi memanipulasi data karena transaksi di negara tujuan juga dapat kita lihat,” kata Menkeu Purbaya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
