Headline.co.id, Jakarta ~ Sumatra Barat (Sumbar) menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif pada awal tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumbar melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,02 persen, meningkat dari 3,47 persen pada tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II dan peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Sumbar. “Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV 2025. Pada 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” ujar Mahyeldi.
Meskipun demikian, Pemprov Sumbar mengakui bahwa tantangan pengangguran masih menjadi perhatian utama. Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah daerah kini fokus mencari strategi agar pertumbuhan ekonomi yang positif dapat berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. “Pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Ke depan kita akan siasati bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Mahyeldi menilai stabilitas harga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. “Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antarwilayah. “Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyebut inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Namun, BI mengingatkan adanya sejumlah tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, mulai dari peningkatan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa. “Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan inflasi yang berlebihan. Kegiatan HLM TPID Sumbar turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
