Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memulai tahap verifikasi dan validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data penerima program bantuan sosial dan program berbasis masyarakat lainnya. Kegiatan ini dimulai pada Senin, 11 Mei 2026, dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Proses verifikasi ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro, yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada 5 Mei 2026, serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, pada 6 Mei 2026. Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial kepada aparatur desa dan pendamping desa pada 22 April 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan faktor utama dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran. “Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Agus menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi DTSEN sebelumnya telah dilakukan dari Januari hingga April 2026. Namun, setelah proses analisis, ditemukan sejumlah anomali atau kejanggalan data yang memerlukan pengecekan lapangan lebih lanjut. “Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” jelasnya.
Menurut Agus, fenomena tersebut menunjukkan adanya kondisi lapangan yang perlu dicocokkan kembali dengan data yang telah tercatat. Oleh karena itu, verifikasi lapangan dinilai penting untuk memastikan kesesuaian kondisi riil masyarakat dengan empat komponen utama penentu tingkat kesejahteraan versi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi hunian.
“Melalui gerakan ground check tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang lebih bersih, akurat, dan kredibel sehingga penyaluran anggaran negara benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
