Headline.co.id, Pandeglang ~ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemimpin harus menjalankan amanah dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Nusron saat menghadiri Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya serta mempermudah urusan mereka akan mendapatkan doa dari Rasulullah. “Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Nusron.
Nusron menambahkan bahwa Rasulullah saw juga mengingatkan agar pemimpin tidak mempersulit urusan masyarakat. Ia mencontohkan bentuk pelayanan yang mempersulit, seperti memperlambat pengurusan administrasi, sertipikat, maupun pelayanan bantuan kepada masyarakat. “Bentuk mempersulit itu lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menteri Nusron juga meminta doa kepada masyarakat agar dapat menjalankan amanah sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dengan baik serta mampu menghadirkan pelayanan yang berpihak kepada rakyat. “Saya mohon doa moga-moga saya sebagai santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” ungkapnya.
Selain menghadiri pengajian, Menteri Nusron turut menyerahkan sejumlah sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di wilayah Pandeglang. Sertipikat tersebut di antaranya diberikan kepada Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah. Penyerahan sertipikat dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ Soefihara. Upaya percepatan pelayanan pertanahan dan sertifikasi aset keagamaan tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga keagamaan.
