Headline.co.id, Tanah Merah ~ Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Boven Digoel pada Senin (5/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Indonesia Food Systems and Infrastructure for Villages in Disadvantaged Areas (IFSIV) yang berlangsung di Kampung Soekanggo, Distrik Mandobo, dan Kampung Ogenetan, Distrik Iniyandit.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pangan dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Program IFSIV direncanakan akan dimulai pada tahun 2027 dengan durasi pelaksanaan selama lima tahun untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi. Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kemendes PDT, Fince Decima Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama terkait sistem pangan.
“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan sistem pangan di daerah tertinggal. Bersama IFAD serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas, kami akan melakukan intervensi melalui program sistem pangan dan infrastruktur,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini akan menitikberatkan pada pendampingan intensif sebagai strategi utama peningkatan status daerah tertinggal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan pendekatan ini, kami harapkan dapat mendorong peningkatan produksi, pemasaran, mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, serta meningkatkan indeks desa melalui penguatan BUMDes yang berorientasi bisnis,” tegasnya. Senada dengan itu, perwakilan Program Manajemen IFAD Kemendes PDT, Bayu Rahmawan, menilai penanganan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan jangka panjang.
“Permasalahan di daerah tertinggal bersifat spesifik dan membutuhkan penanganan khusus. Pendampingan harus dilakukan secara intens dan berkelanjutan, minimal lima tahun agar hasilnya signifikan,” ungkapnya. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas bersama masyarakat, lain ketahanan pangan, pemasaran hasil produksi, hingga kebutuhan dasar seperti air bersih.
Berbagai upaya kolaboratif juga didorong, termasuk pemberian makanan tambahan bagi siswa, ibu hamil, dan balita, bantuan pangan dan vitamin, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Potensi unggulan daerah seperti sagu, jagung, kakao, kopi, hingga perikanan air tawar juga menjadi fokus pengembangan melalui bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, serta pelatihan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Boven Digoel Marlinus menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kehadiran pemerintah pusat sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan di daerah. “Pendampingan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berharap masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti sehingga program ini benar-benar terealisasi mulai 2027,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa banyak program sebelumnya belum berjalan optimal akibat minimnya pendampingan di lapangan.
“Tanpa pendampingan, program sering tidak mencapai hasil maksimal. Kehadiran tim kementerian yang turun langsung mendengar masyarakat menjadi harapan besar bagi perubahan di Boven Digoel,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Distrik Iniyandit Beni Arungpadang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap berbagai usulan masyarakat dapat segera direalisasikan.
Melalui program IFSIV, pemerintah berharap tercipta sinergi pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, dan masyarakat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal. Intervensi sistem pangan yang terintegrasi dan pendampingan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong Kabupaten Boven Digoel keluar dari status daerah tertinggal menuju daerah yang lebih maju dan mandiri.
