Headline.co.id, Jakarta ~ Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, berlangsung dengan suasana berbeda. Ribuan buruh yang biasanya melakukan aksi unjuk rasa kini memilih berdialog langsung dengan pemerintah. Acara yang berlangsung sejak pukul 08.00 pagi ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mendengarkan dan merespons berbagai tuntutan dari pimpinan serikat buruh.
Beberapa isu utama yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi upah layak, penghapusan sistem outsourcing, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta perlindungan pekerja di berbagai sektor, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat menjawab aspirasi buruh, salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas daycare di kawasan industri untuk mendukung pekerja, terutama perempuan.
Pemerintah juga berencana membangun minimal satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh. Hunian ini dirancang agar terjangkau dan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta akses transportasi. “Ke depan, kami ingin agar pengeluaran tersebut bisa dialihkan menjadi cicilan rumah, sehingga buruh memiliki hunian sendiri,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sektor pembiayaan, pemerintah menekankan penguatan akses kredit rakyat dengan suku bunga maksimal 5 persen per tahun untuk membantu pekerja meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain itu, pengemudi ojek online yang hadir turut menyuarakan keberatan atas besaran potongan aplikasi yang dinilai memberatkan. Menanggapi hal ini, Presiden menyatakan bahwa potongan dari aplikator diharapkan dapat diturunkan dari sekitar 20 persen menjadi maksimal 10 persen.
Pemerintah juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja. Selain sektor industri dan transportasi, perhatian juga diberikan kepada pekerja di sektor kelautan. Pemerintah menyatakan telah meratifikasi ketentuan internasional terkait perlindungan pekerja perikanan dan merencanakan pembangunan ribuan kampung nelayan secara bertahap.
Di sisi regulasi, pemerintah mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih berpihak pada buruh. Kebijakan lain yang disampaikan termasuk dukungan terhadap tunjangan hari raya bagi pekerja sektor informal seperti kurir, serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Para buruh mengapresiasi kehadiran Presiden yang dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengar suara pekerja. Suasana Monas tetap tertib dengan aparat keamanan dan panitia yang menjaga kondusivitas acara. Momentum May Day tahun ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam penyampaian aspirasi, dari aksi demonstrasi menjadi ruang dialog yang lebih terbuka dan solutif.
Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa layanan publik tidak hanya hadir dalam bentuk administrasi, tetapi juga dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari akses perumahan, perlindungan kerja, hingga pembiayaan ekonomi, semua menjadi bagian dari upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Menjelang waktu salat Jumat, ribuan buruh masih bertahan di kawasan Monas, merayakan hari mereka dengan harapan baru bahwa suara mereka didengar dan kebijakan yang dihasilkan membawa perubahan nyata dalam kehidupan.
