Headline.co.id, Banggai ~ Pemerintah Kabupaten Banggai berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025, meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai oleh Wakil Bupati Furqanuddin Masulili dalam rapat paripurna DPRD Banggai yang digelar pada Selasa (21/4/2026) di Luwuk.
Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, memimpin rapat tersebut, di mana Furqanuddin menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,688 triliun atau 91,39 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,942 triliun. Sementara itu, dari sisi PAD, realisasi mencapai Rp305,26 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp294,5 miliar. Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal.
Namun, sektor pendapatan transfer mengalami tekanan. Dari target Rp2,622 triliun, realisasi hanya mencapai Rp2,358 triliun atau 89,94 persen, yang berdampak pada keseluruhan struktur pendapatan daerah. Pada sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau 92,04 persen. Belanja ini mencakup belanja operasi dan belanja modal yang diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Furqanuddin juga memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah di sejumlah sektor strategis, termasuk pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, investasi, dan reformasi birokrasi. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
“Pandangan dan evaluasi dari DPRD serta masyarakat akan menjadi bahan penting untuk penyempurnaan kinerja ke depan,” ujarnya. Menanggapi kendala pada penyaluran dana transfer, Pemkab Banggai terus melakukan pendekatan intensif dengan pemerintah pusat. Upaya ini juga melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat posisi daerah dalam memperoleh hak fiskalnya.
“Kami mendorong adanya dukungan DPRD untuk bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait, agar penyaluran dana transfer dapat lebih optimal,” jelas Furqanuddin. Selain itu, pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipatif melalui pemetaan ulang dan penyesuaian anggaran, guna menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Banggai dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas belanja untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
