Headline.co.id, Indramayu ~ Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui digitalisasi layanan pajak. Langkah ini dibahas dalam seminar bertajuk “Transformasi Digital Layanan PBB-P2 dan Tabungan Samsat dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” yang diadakan di Aula Hotel Swiss-Belinn Indramayu pada Rabu (8/4/26). Seminar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan sektor perbankan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menekankan pentingnya digitalisasi untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mendorong optimalisasi penerimaan daerah secara lebih akuntabel. “Dengan adanya digitalisasi, tingkat kebocoran dapat diminimalkan sehingga harus kita optimalkan bersama,” ujarnya. Bupati juga mengimbau para kuwu atau kepala desa untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pentingnya transparansi dalam proses pembayaran pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu, Amrullah, menyatakan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menjelaskan bahwa sektor pajak daerah, terutama dari PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masih menjadi tulang punggung PAD. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan signifikan hingga 160 persen atau hampir Rp60 miliar. “Pada tahun 2025, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 97,2 miliar atau naik sebesar 12,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Amrullah juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 ini telah didistribusikan sebanyak 681.537 SPPT kepada masyarakat. Berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk pemutakhiran data dan penerapan sistem digital untuk mempermudah akses layanan. Dari tingkat provinsi, Kepala Bapenda Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (PSIP), Dwi Agus Sulistyo, menekankan pentingnya adaptasi daerah dalam menghadapi tekanan fiskal. Ia menyebutkan bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci di tengah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Dwi Agus Sulistyo, digitalisasi layanan menjadi keniscayaan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menghadirkan berbagai inovasi layanan Samsat digital seperti SAMBARA, e-Samsat, dan SIGNAL. Dukungan juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank bjb Indramayu, Sigit Lesmana, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk melalui kontribusi terhadap PAD dari sisi deviden serta penyediaan layanan keuangan yang terintegrasi.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Sekretaris Bapenda Indramayu, Suyitno, serta penyerahan simbolis SPPT dan DHKP. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan simulasi penggunaan barcode pada SPPT yang memungkinkan akses data secara langsung. (Mc Indramayu/Lkp)
