Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) sedang mempercepat proses rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, menyatakan bahwa perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian, menjadi dorongan penting dalam upaya percepatan pemulihan lahan pertanian di wilayah tersebut. “Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, proses rehabilitasi sedang berjalan dan terus kami dorong agar lebih cepat,” ujar Afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Data dari dinas terkait menunjukkan bahwa bencana tersebut berdampak signifikan pada lahan sawah di Sumbar, dengan 2.802 hektare mengalami kerusakan ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, dan 730,97 hektare hilang. Afniwirman menjelaskan bahwa penanganan tidak hanya sebatas pembersihan material, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi lahan secara menyeluruh, termasuk normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, dan penyiapan kondisi tanah agar kembali layak tanam. “Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis,” jelasnya.
Proses rehabilitasi juga melalui tahapan administratif sesuai ketentuan, seperti pendataan dan verifikasi luasan lahan terdampak, verifikasi calon petani dan lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran yang disalurkan langsung kepada kelompok tani. Afniwirman menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak hanya berjalan baik secara teknis, tetapi juga akuntabel dari sisi keuangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mendukung percepatan penanganan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar untuk Sumatera Barat. Dana tersebut mencakup pemulihan lahan, rehabilitasi irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan bibit seperti padi, jagung, dan kakao. “Anggaran tersebut merupakan total bantuan sektor pertanian untuk Sumbar, bukan hanya untuk pemulihan lahan, tetapi juga irigasi, jalan, dan bibit,” tegasnya.
Afniwirman menambahkan bahwa progres pelaksanaan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana, dari target 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan. Sementara itu, program rehabilitasi sawah dari total 1.100 hektare yang direncanakan, sebanyak 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran. “Di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran bahkan telah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mempercepat proses di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait melakukan berbagai langkah strategis, lain penyederhanaan koordinasi lintas sektor, percepatan verifikasi lokasi prioritas, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani. Afniwirman memastikan bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat guna mengembalikan produktivitas lahan serta menjaga ketahanan pangan daerah.
