Headline.co.id, Gorontalo ~ Sebanyak 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Penutupan ini diumumkan setelah Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi SPPG pada Rabu, 8 April 2026.
Penutupan sementara ini disebabkan oleh kegagalan sejumlah unit layanan dalam memenuhi persyaratan utama, seperti ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar dan belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Kami sejak subuh sudah turun langsung untuk mengecek SPPG yang belum memenuhi standar. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa yang belum sesuai,” ujar Idah Syahidah di sela-sela peninjauan.
Awalnya, 16 unit SPPG diinstruksikan untuk berhenti beroperasi sementara. Namun, jumlah tersebut bertambah menjadi 25 unit yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mematuhi regulasi demi menjamin keamanan pangan dalam program MBG.
Idah Syahidah menyadari bahwa penutupan ini berdampak signifikan pada ekonomi, termasuk kerugian investasi dan terhentinya serapan komoditas dari pemasok lokal seperti nelayan dan petani sayur. Sebagai solusi, ia mengusulkan pertemuan koordinasi pimpinan yayasan, kepala SPPG, dan tenaga ahli gizi untuk mempercepat pemenuhan standar teknis.
“Rencana ini sudah saya laporkan kepada Bapak Gubernur dan saat ini sedang didiskusikan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM. Kami akan melihat kesiapan anggaran, namun pada prinsipnya kegiatan pembinaan seperti bimbingan teknis sangat penting agar pemahaman teori dapat sejalan dengan praktik di lapangan,” tambahnya.
Dalam inspeksi tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Tim Satgas MBG yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo beserta jajaran, serta Kepala Balai POM wilayah Gorontalo.
