Headline.co.id, Ketegangan Geopolitik Di Timur Tengah Semakin Menambah Tekanan Pada Perekonomian Global ~ termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan ancaman inflasi impor menciptakan tekanan berlapis yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026. Selain itu, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama, mulai kehilangan daya dorongnya. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap guncangan eksternal yang sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, arah kebijakan ekonomi menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Menurut Yudistira Hendra Permana, Ph.D, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, ketidakpastian global justru menjadi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan konflik terbuka. Ia menjelaskan bahwa dinamika geopolitik saat ini tidak sepenuhnya mengarah pada perang langsung, melainkan diwarnai manuver dan tekanan yang saling menguji antarnegara. Kondisi ini menciptakan ruang ketidakpastian yang luas dan sulit diantisipasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. “Yang kita hadapi sekarang itu bukan perang terbuka, tetapi situasi yang penuh ketidakpastian, di mana masing-masing pihak saling menekan tanpa benar-benar masuk ke konflik besar, dan kondisi seperti ini justru lebih sulit direspons karena arah perubahannya tidak jelas,” ujar Yudis, Selasa (7/4).
Tekanan global kemudian merambat ke dalam negeri melalui berbagai saluran ekonomi yang saling berkaitan. Yudis mengungkapkan bahwa inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dibandingkan peningkatan permintaan. Kenaikan harga energi dan bahan baku memberikan dampak langsung pada sektor riil, termasuk komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Gangguan pasokan serta kenaikan ongkos produksi pada sektor pangan turut mendorong harga di tingkat konsumen. “Inflasi yang kita hadapi sekarang lebih banyak berasal dari sisi biaya, dari ongkos produksi yang meningkat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga tekanan ini terasa semakin berat,” ungkapnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kondisi tersebut turut memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan. Ia menjelaskan bahwa hasil survei terhadap pelaku industri menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap tekanan yang akan semakin besar dalam waktu dekat. Dunia usaha melihat ketidakpastian global dan domestik sebagai faktor yang dapat menghambat ekspansi maupun investasi. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi pilihan yang banyak diambil oleh pelaku ekonomi. “Pelaku usaha melihat ke depan dengan cukup hati-hati karena tekanan biaya masih tinggi dan ketidakpastian belum mereda, sehingga ekspektasi mereka untuk beberapa bulan ke depan cenderung tidak terlalu optimistis,” jelas Yudis.
Di tengah tekanan tersebut, Yudis menilai bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia masih cenderung berorientasi jangka pendek. Ia menilai banyak keputusan yang diambil lebih berfokus pada menjaga stabilitas sesaat dibandingkan membangun fondasi jangka panjang. Pendekatan ini membuat kebijakan sering kali bersifat reaktif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, ruang fiskal juga berpotensi tertekan ketika pemerintah menjalankan berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar tanpa diimbangi perencanaan yang matang. “Sering kali yang dilakukan adalah memastikan kondisi tahun berjalan tetap aman, sementara perencanaan jangka panjang kurang mendapat perhatian yang cukup, sehingga kebijakan terlihat reaktif dan tidak memiliki arah yang kuat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pertimbangan politik kerap memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Yudis mengungkapkan bahwa beberapa program dijalankan bukan semata berdasarkan kebutuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak politik yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar apabila tidak diiringi dengan perencanaan yang matang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi ruang gerak pemerintah dalam merespons krisis. “Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka risiko fiskal menjadi lebih besar karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan ekonomi yang riil,” tegasnya.
Dampak dari pendekatan kebijakan yang belum optimal ini mulai terasa pada sektor riil dan sistem keuangan. Yudis menekankan tekanan terhadap biaya dan ketidakpastian membuat penyaluran kredit berpotensi melambat. Di sisi lain, perbankan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan bunga simpanan dan kredit di tengah dinamika suku bunga global. Kondisi ini dapat mempersempit ruang bagi dunia usaha untuk berkembang. “Ketika tekanan biaya meningkat dan ketidakpastian tinggi, perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga sektor riil ikut terdampak dan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas,” katanya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Yudis menegaskan pentingnya komitmen terhadap kebijakan jangka panjang. Ia berujar bahwa investasi pada pembangunan sumber daya manusia dan sektor energi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Tanpa langkah strategis yang konsisten, Indonesia akan terus berada dalam siklus kebijakan jangka pendek yang berulang. Ia menilai bahwa keberanian untuk menetapkan prioritas menjadi hal yang mendesak saat ini. “Kalau kita ingin kuat dalam jangka panjang, maka komitmen pada pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi harus benar-benar dijalankan secara serius, bukan sekadar menjadi wacana,” pesannya.
Pada akhirnya, ia menilai bahwa fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya kuat untuk menghadapi krisis berlapis. Yudis menjelaskan bahwa berbagai tantangan struktural masih perlu dibenahi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Tanpa perbaikan yang mendasar, tekanan global akan terus memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam situasi seperti saat ini, konsistensi dan arah kebijakan menjadi hal yang krusial. “Fondasi kita sebenarnya belum cukup kuat, sehingga ketika tekanan datang dari berbagai arah, respons yang dihasilkan sering kali belum optimal dan masih perlu banyak pembenahan,” pungkasnya.
