Headline.co.id, Jakarta ~ Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar global, menyebabkan lonjakan harga energi dan meningkatkan volatilitas keuangan dunia. Di tengah situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil, didukung oleh fundamental domestik yang masih kuat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa eskalasi konflik telah mengubah arah ekonomi global yang sebelumnya menunjukkan tren penguatan. Ketidakpastian yang meningkat ini mendorong pasar menjadi lebih fluktuatif dan mempersempit ruang kebijakan ekonomi di berbagai negara. “Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 April 2026 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Maret 2026 masih terjaga, meskipun risiko global meningkat,” ujar Friderica dalam konferensi pers RDKB OJK, Senin (6/4/2026).
Friderica menjelaskan bahwa tekanan global saat ini tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari kebijakan moneter yang cenderung ketat. Ekspektasi suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama kembali menguat seiring inflasi yang belum sepenuhnya terkendali.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di dalam negeri, daya tahan ekonomi Indonesia masih terjaga. Inflasi inti pada Maret 2026 tercatat menurun, sementara konsumsi masyarakat tetap kuat di awal tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen secara tahunan, serta kinerja penjualan kendaraan bermotor yang tetap solid. “OJK terus memantau perkembangan global dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” pungkas Friderica.
Perusahaan pembiayaan di Indonesia juga menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF) berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja pada triwulan pertama 2026. CNAF menutup tahun 2025 dengan performa keuangan yang terjaga, membukukan pendapatan sebesar Rp2,23 triliun, meningkat 9,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,04 triliun.
Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan total aset sebesar 6,04 persen menjadi Rp11,46 triliun, serta total aset kelolaan yang juga tumbuh 3,93 persen menjadi Rp13,66 triliun. Laba bersih CNAF di tahun 2025 tercatat sebesar Rp322,75 miliar. Strategi perseroan dalam menjaga kualitas aset membuahkan hasil dengan diraihnya kenaikan peringkat dari Fitch Indonesia menjadi AAA, mencerminkan kemampuan agility dan manajemen risiko CNAF yang berada di level terbaik.
Presiden Direktur CIMB Niaga Finance, Ristiawan, menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi perseroan. “Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, CNAF berupaya untuk tetap mencatatkan kinerja yang positif meski market terkontraksi. Salah satu pencapaian utama CNAF di tahun 2025 adalah keberhasilan dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan dan kualitas,” ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) CNAF di Tangerang Selatan, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 serta menerima baik laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi selama tahun buku 2025. RUPST juga memutuskan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sesuai laporannya tanggal 11 Maret 2026 dengan pendapat “Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”.
Pada RUPST, para pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp129 miliar atau 40% dari laba bersih CIMB Niaga Finance tahun buku 2025. RUPST juga menyetujui penunjukan kembali Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2026. Sejalan dengan komitmen pada tata kelola yang baik, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Dr. Rini Fatma Kartika. S. Ag., MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan tiga tahun ke depan untuk periode 2026–2029.
