Headline.co.id, Aceh ~ Satgas Galapana DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Danantara, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program cash for work di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, dan Aceh Timur pada Kamis (5/3/2026). Program ini melibatkan masyarakat terdampak bencana untuk membersihkan lingkungan desa dari lumpur, kayu, dan material lain yang terbawa banjir dengan sistem upah harian.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan mempercepat pemulihan lingkungan masyarakat pascabanjir. Dalam kegiatan tersebut, Satgas DPR RI bersama Kementerian PUPR, PLN, dan Danantara turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program pembersihan lingkungan yang dilakukan oleh warga.
Selain meninjau kegiatan pembersihan lingkungan, tim juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait penyediaan lahan disposal area sebagai lokasi pengolahan limbah pascabanjir, terutama material kayu dan lumpur yang diangkut dari lingkungan permukiman warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Koordinator Satgas Penanggulangan Bencana DPR RI, T.A. Khalid, menyatakan bahwa program cash for work merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak memperoleh pemasukan harian. “Skema ini perlu terus dilanjutkan di seluruh desa terdampak, karena selain mempercepat pembersihan lingkungan pascabanjir, juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana melalui pemasukan harian,” ujar T.A. Khalid.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara komunal dan serentak di beberapa desa, bukan dilakukan secara bertahap desa per desa. “Program ini sebaiknya dilakukan secara komunal dan massal di beberapa desa sekaligus. Jika dilakukan satu desa demi satu desa, maka ketika hujan turun, desa yang sudah dibersihkan berpotensi kembali terkena lumpur dari desa yang belum dibersihkan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat proses pemulihan lingkungan pascabanjir menjadi lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Satgas DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk terus memonitor pelaksanaan program ini agar dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh.
