Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menekankan pentingnya kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan dalam acara Kick Off Program BPJS Kesehatan Tanggap di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026. Stevanus menyatakan bahwa JKN merupakan perjalanan kebangsaan yang dibangun atas dasar gotong royong, solidaritas sosial, dan komitmen untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara.
Stevanus mengungkapkan bahwa program JKN saat ini berada pada fase perencanaan strategis 2026–2031 yang sangat menentukan. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 81,45 persen, dan kolektabilitas iuran mencapai 99,73 persen. “Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik terhadap JKN yang semakin kuat,” ujar Stevanus.
Namun, Stevanus mengingatkan bahwa tantangan keberlanjutan program harus diantisipasi dengan serius. Pada tahun 2025, beban manfaat program JKN mencapai Rp190,3 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat Rp176,2 triliun. Selain itu, dinamika demografi, perkembangan teknologi kesehatan, dan meningkatnya ekspektasi peserta turut mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan nasional. Tekanan fiskal negara juga menuntut pengelolaan program yang lebih efisien dan akuntabel.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Stevanus menegaskan bahwa Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap langkah strategis organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta. “Kami dari Dewan Pengawas bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap kebijakan dirancang secara matang, dilaksanakan dengan disiplin, dan dievaluasi secara objektif,” jelasnya.
Ia juga menilai pentingnya ruang dialog pemangku kepentingan untuk memperkaya analisis dan mempertajam arah kebijakan JKN. Forum dialog seperti “BPJS Mendengar” dinilai mampu menghadirkan masukan dari berbagai pihak, termasuk peserta, pemerintah, fasilitas kesehatan, asosiasi, hingga dunia usaha.
Menutup sambutannya, Stevanus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan yang konstruktif, jujur, dan solutif. “Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian bersama. Saran yang disertai data dan pengalaman lapangan menjadi fondasi kebijakan yang kuat,” katanya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan program JKN, termasuk pemerintah, legislatif, asosiasi, dunia usaha, akademisi, mitra, serta seluruh insan BPJS Kesehatan.
Stevanus berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
