Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa pengerahan ribuan personel Indonesia ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza, Palestina, akan dilakukan secara bertahap. Proses ini masih menunggu finalisasi perencanaan teknis. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pengiriman personel dalam jumlah besar tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga diperlukan tahapan yang dirancang dengan cermat. “Pengiriman personel dalam jumlah besar tidak mungkin dilakukan dalam satu waktu,” kata Yvonne melalui keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).
Yvonne menjelaskan bahwa mekanisme pengerahan bertahap merupakan praktik umum dalam operasi pasukan pemelihara perdamaian. Ia juga menyatakan bahwa teknis pengiriman pasukan RI ke Gaza masih akan dimatangkan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pembahasan antarinstansi tersebut mencakup penentuan batasan mandat (caveat) bagi personel Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa misi yang diemban bersifat non-tempur dan tidak untuk tujuan demiliterisasi. “Misi ini bersifat non-tempur dan tidak untuk tujuan demiliterisasi,” ujarnya.
Sementara itu, laporan media Asharq Al-Awsat yang mengutip mediator Amerika Serikat dalam perundingan dengan Hamas, Bishara Bahbah, menyebutkan bahwa kelompok pertama pasukan ISF kemungkinan akan memasuki Gaza pada awal April. Bahbah menyatakan bahwa kontingen yang lebih besar akan menyusul pada bulan berikutnya. “Kontingen yang lebih besar akan menyusul pada bulan berikutnya,” katanya, Kamis (26/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komitmen pengiriman pasukan ini disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan sedikitnya 8.000 personel dalam misi perdamaian di Gaza.
