Headline.co.id, Aceh ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempercepat restorasi arsip pertanahan yang rusak akibat banjir di Aceh pada 26 November 2025. Sebanyak 95.000 arsip berupa buku tanah dan surat ukur mengalami kerusakan, sementara 165.000 warkah terdampak di delapan kabupaten/kota.
Kerusakan arsip ini menyebabkan gangguan pada layanan pertanahan di wilayah terdampak. Arsip yang berisi data hak atas tanah masyarakat terendam air dan lumpur, sehingga memerlukan proses pemulihan sebelum dapat digunakan kembali sebagai dasar layanan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, menyatakan bahwa tanpa percepatan, pemulihan 165.000 dokumen bisa memakan waktu hingga lima tahun. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan seluruh arsip terdampak dapat direstorasi sebelum akhir 2026. “Kalau dihitung normal bisa sampai lima tahun. Karena itu kami berkolaborasi agar normalisasi pelayanan melalui restorasi bisa dipercepat,” ujar Arinaldi dalam siaran persnya yang diterima , di Aceh, Kamis (26/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Proses restorasi melibatkan pembersihan, pengeringan, pemilahan, hingga pemulihan fisik dokumen. Selain itu, ATR/BPN juga menyiapkan langkah lanjutan berupa digitalisasi arsip untuk mengurangi risiko serupa di masa depan.
Empat institusi terlibat dalam proses ini, yaitu Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Keterlibatan STPN juga menjadi sarana pembelajaran teknis bagi para taruna dalam menangani arsip terdampak bencana.
Arinaldi menegaskan bahwa restorasi tidak hanya berfokus pada penyelamatan fisik dokumen, tetapi juga transformasi sistem layanan. Menurutnya, kantor pertanahan yang terdampak diharapkan dapat bangkit dengan sistem yang lebih modern dan berbasis digital. “Kita tidak hanya bicara pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Harapannya kantor pertanahan yang terdampak lahir kembali menjadi kantor modern dengan layanan digital,” katanya.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa penyelamatan arsip memerlukan ketelitian tinggi serta koordinasi lintas lembaga. ANRI menerjunkan tenaga profesional untuk mendampingi jajaran BPN daerah dalam memulihkan arsip satu per satu.
Ia menekankan bahwa penanganan arsip terdampak bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kementerian sebagai pemilik arsip, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya.
Percepatan restorasi arsip pertanahan di Aceh menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana.
