Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan pemulangan 13 korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, ke Jawa Barat. Kasus ini menyoroti ancaman serius TPPO, terutama bagi kelompok rentan yang terpengaruh faktor sosial dan ekonomi.
Ratna Oeni Cholifah, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan Polda Jawa Barat untuk mendampingi para korban. “Kemen PPPA hadir bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat untuk mendampingi sekaligus memberikan bantuan spesifik berupa kebutuhan dasar bagi perempuan korban TPPO di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, kemarin,” ujar Ratna dalam siaran pers, Kamis (26/2/2026).
Ratna menegaskan bahwa TPPO adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merampas hak korban atas rasa aman, martabat, dan masa depan yang layak. Ia berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan agar kasus serupa tidak terulang. “Kemen PPPA mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemulihan fisik dan psikologis korban, pendampingan hukum, hingga pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan dengan pendekatan berperspektif korban,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan dan pencegahan TPPO di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ratna menekankan pentingnya memperkuat proses hukum terhadap pelaku agar sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera dan gentar.
Para korban akan ditempatkan di safe house milik UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk menjalani asesmen kebutuhan layanan, termasuk kesehatan, dukungan psikososial, pendampingan hukum, serta program pemulihan dan reintegrasi sosial. “Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan, penguatan kapasitas layanan, serta perlindungan bagi kelompok rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang,” kata Ratna.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dalam penanganan TPPO. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memutus rantai perdagangan orang. Kemen PPPA mengimbau media untuk menghormati privasi korban dan menjaga kerahasiaan identitas serta data pribadi guna mencegah reviktimisasi dan dampak psikologis lanjutan.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan TPPO dan bentuk kekerasan lainnya melalui layanan SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129 serta situs resmi Kemen PPPA. “Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah dan memutus praktik perdagangan orang di Indonesia,” pungkas Ratna.
