Headline.co.id, Sleman ~ Pemerintah Kapanewon Tempel di Kabupaten Sleman mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpin) di Pendopo Kapanewon pada Senin, 23 Februari 2026. Pertemuan ini melibatkan jajaran Forkopimca, TNI, Polri, serta tujuh Lurah se-Kapanewon Tempel. Tujuan utama rapat ini adalah menyelaraskan kebijakan untuk menjaga stabilitas wilayah dan mempercepat program pembangunan menjelang acara sosial keagamaan dan transisi kepemimpinan lokal.
Kapolsek Tempel, AKP Gunawan Setyabudi, menyoroti potensi gangguan keamanan menjelang malam takbiran. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan intensitas patroli rutin dari malam hingga pagi hari untuk mencegah aksi kriminalitas, termasuk menindaklanjuti kasus pencurian ternak di wilayah Pringapus. Gunawan mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas berisiko seperti perang sarung, penggunaan knalpot bising, dan penyulutan petasan. “Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bersama. Aktivitas berisiko seperti perang sarung, penggunaan knalpot bising, maupun penyulutan petasan harus dihindari karena berpotensi memicu konflik dan memakan korban. Keamanan wilayah ini adalah hasil kolaborasi warga, tokoh masyarakat, dan aparat, sehingga peran aktif semua pihak sangat kami butuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Danramil 13/Tempel, Kapten Inf Edi Widodo, melaporkan bahwa progres pembangunan infrastruktur melalui program Kawasan Desa Mandiri (KDMP) tahap pertama di Kalurahan Tambakrejo telah mencapai 48 persen. Ia memastikan bahwa program ketahanan pangan di wilayah tersebut berjalan lancar. TNI berkomitmen mengawal pelaksanaan fisik, terutama di Mororejo dan Pondokrejo yang menjadi sasaran tahap berikutnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Panewu Tempel, Dakiri, menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan percepatan penurunan angka stunting serta ketepatan waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kalurahan. Ia menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan. “Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua unsur, mulai dari birokrasi hingga kelompok informasi masyarakat, harus bergerak bersama agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat. Saya meminta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan stunting dan administrasi kependudukan semakin dipertajam demi kesejahteraan warga Tempel,” tegasnya.
Rakorpin ini juga menjadi momen pamitan bagi Dakiri, yang akan memasuki masa purna tugas pada akhir Februari 2026 setelah delapan bulan memimpin Kapanewon Tempel.
