Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi bahwa sebanyak 47.688 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menerima bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga. Bantuan ini diberikan setelah melalui proses asesmen dan validasi oleh pemerintah daerah setempat.
Dalam rapat terbatas bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Senin (23/2/2026), Mensos menyatakan, “Pemerintah mengharapkan bantuan itu dapat membantu pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana, dan mendorong warga terdampak kembali menggerakkan roda perekonomian keluarga secara bertahap.”
Mensos juga menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan stimulan masih berpotensi bertambah. Saat ini, baru 37 dari total 53 kabupaten dan kota yang terdampak bencana yang datanya telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses validasi terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah berkomitmen menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara. Hal ini sejalan dengan mekanisme penyaluran sejumlah bantuan lain yang telah didistribusikan selama masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan, yakni sejak November 2025 hingga Januari 2026.
Secara keseluruhan, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp2.564.805.321.880 yang mencakup tiga kategori. Pertama, bansos reguler kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat di tiga provinsi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan total anggaran Rp1.832.738.125.000.
Kedua, bansos kedaruratan sejumlah Rp99.194.346.880 untuk memenuhi kebutuhan logistik, dapur umum, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya selama masa darurat. Ketiga, bansos adaptif senilai lebih dari Rp632,7 miliar yang diberikan kepada ahli waris 990 korban meninggal. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan jaminan hidup senilai Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan kepada 175.211 warga terdampak.
