Headline.co.id, Kabupaten Gorontalo ~ Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Titinepo Polda Gorontalo pada Rabu, 18 Februari 2026.
Acara tersebut mengusung tema yang menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, dengan menghadirkan Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, sebagai narasumber. Dalam kesempatan itu, Yana berbicara di hadapan jajaran pejabat utama Polda dan para kepala kepolisian resor (Kapolres) se-Gorontalo.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap anak di Gorontalo meningkat sejak tahun 2020 hingga 2025. Hal ini menandakan bahwa sistem perlindungan anak di provinsi tersebut perlu diperkuat, terutama karena sebagian besar kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Yana menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari pencegahan dan diperkuat dengan sistem penanganan yang cepat dan terintegrasi. Tantangan utama saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi dan pengelolaan kasus secara terkoordinasi. Idealnya, penanganan dilakukan di tingkat kabupaten/kota sesuai kewenangan, namun keterbatasan anggaran di daerah masih menjadi kendala.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas PPPA-PMD akan mendorong pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) guna memperkuat komitmen bersama dan memastikan penanganan berjalan efektif. Langkah strategis yang ditempuh meliputi pencegahan kekerasan secara sistematis, optimalisasi layanan hotline 129 yang aktif 24 jam, percepatan penanganan kasus, perlindungan hak serta pemulihan korban, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Edukasi berkelanjutan di sekolah dan desa menjadi prioritas, dengan penguatan peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak desa serta kolaborasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kampanye anti kekerasan dan pencegahan pernikahan anak juga digencarkan. Gorontalo pernah berada pada peringkat lima tertinggi angka pernikahan anak di Indonesia tahun 2023, meski tren terbaru menunjukkan penurunan.
Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun desa ramah perempuan dan peduli anak. Salah satu keberhasilan yang dicapai adalah Desa Ayula Selatan di Kabupaten Bone Bolango yang menjadi desa percontohan nasional dalam program desa ramah perempuan dan peduli anak. Model tersebut diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain.
Ke depan, integrasi program perlindungan perempuan dan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan kebijakan. Data Simfoni PPA juga dijadikan dasar perencanaan agar intervensi lebih tepat sasaran. “Tanpa sinergi, upaya ini tidak akan maksimal. Kita harus bergerak bersama agar Gorontalo benar-benar menjadi daerah yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak,” ujar Yana. (mcgorontaloprov/ppid)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
