Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan sistem digital terpadu untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dapat diterima oleh warga miskin yang berhak. Sistem ini juga bertujuan untuk membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), yang fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa digitalisasi harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, tidak hanya berhenti pada pembangunan sistem. “Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemkomdigi dan BP Taskin yang bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Meutya menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga adalah prasyarat utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi dianggap sebagai fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. “Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Sementara itu, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput.
Budiman menjelaskan bahwa BP Taskin memiliki inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya. Budiman berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan penyediaan teknologi dalam program ini sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
