Headline.co.id, Surabaya ~ Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan sistem pencegahan dan menanamkan nilai integritas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Aula Lantai 5 Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 25 September 2025. Acara ini dihadiri oleh para pemimpin dan staf, termasuk pejabat eselon II dan III, serta mitra kerja pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa birokrasi di Jawa Timur telah menunjukkan performa yang baik, terutama dalam layanan publik dan transformasi digital. “Sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) kita sudah sangat baik, dengan capaian 94 persen. Artinya, layanan publik dan digitalisasi birokrasi telah berjalan optimal. Namun, nilai integritas internal masih perlu ditingkatkan karena minimnya edukasi,” jelas Adhy kepada media.
Adhy menambahkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan masih adanya praktik birokrasi internal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan fokus pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sosialisasi pencegahan korupsi. “Hal yang terpenting bukan sekadar meningkatkan indeks, tapi memastikan praktik di lapangan benar-benar mencerminkan integritas,” tegasnya.
Adhy juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, lain: capacity building penyuluh antikorupsi yang dibiayai melalui APBD, pelatihan dan sertifikasi agen perubahan dari kalangan ASN maupun masyarakat, serta Program Desa Antikorupsi yang saat ini dalam tahap seleksi.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan, menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. “Pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mencegah korupsi. Kita diingatkan dan diberi contoh praktik terbaik agar semua pihak bisa berpartisipasi aktif ke depannya,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, mengapresiasi konsistensi pelaksanaan kegiatan ini yang telah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. “Kami mendorong Inspektorat menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, karena banyak kasus muncul hanya karena ketidaktahuan,” tandasnya.
Melalui sinergi birokrasi, legislatif, dan masyarakat, diharapkan semangat antikorupsi di Jawa Timur terus tumbuh dan mengakar, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
