Headline.co.id, Jakarta ~ Penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik kembali menjadi perbincangan di tengah meningkatnya kejahatan digital di Indonesia. Kebijakan ini dianggap dapat memperkuat validasi identitas pengguna dan menekan penipuan digital, namun juga menyimpan risiko privasi yang signifikan jika tidak disertai dengan tata kelola dan perlindungan data yang kuat.
Ardi Sutedja, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), menyatakan bahwa kartu SIM kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi akses ke berbagai layanan digital penting seperti transaksi keuangan dan media sosial. “Ketika SIM menjadi kunci akses ke banyak layanan penting, maka penyalahgunaannya akan berdampak sistemik. Inilah yang mendorong munculnya gagasan registrasi berbasis biometrik,” ujar Ardi saat dihubungi tim , Minggu (1/2/2026).
Menurut Ardi, validasi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari dapat memperkuat keabsahan identitas pengguna dan mempersulit penggunaan identitas palsu dalam pendaftaran SIM. Dari sisi keamanan, langkah ini dinilai mampu menekan praktik penipuan daring, SIM swap, dan penyalahgunaan nomor seluler yang selama ini memanfaatkan celah registrasi konvensional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, Ardi mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh dianggap sebagai solusi instan. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan. “Berbeda dengan kata sandi atau PIN, data biometrik bersifat permanen. Jika bocor, masyarakat tidak punya opsi untuk menggantinya,” tegasnya.
Ia menyoroti berbagai kasus kebocoran data biometrik di sejumlah negara yang berdampak jangka panjang, mulai dari pemalsuan identitas hingga pengambilalihan akun digital. Di Indonesia, kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa penguatan regulasi perlindungan data pribadi masih terus berjalan.
Ardi Sutedja menilai, sebelum kebijakan diterapkan secara luas, pemerintah perlu memastikan standar keamanan yang jelas, mekanisme audit independen, serta pembagian tanggung jawab yang tegas dalam pengelolaan data biometrik. Transparansi kepada publik mengenai siapa yang mengelola, menyimpan, dan mengakses data juga menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Dari sisi efektivitas, Ardi menegaskan bahwa keberhasilan registrasi biometrik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh integritas proses di lapangan. Tanpa pengawasan distribusi SIM yang ketat dan penindakan terhadap praktik jual beli SIM ilegal, sistem biometrik berisiko menjadi formalitas semata. “Kejahatan digital itu dinamis. Pelaku selalu mencari celah baru. Karena itu, kebijakan biometrik harus diiringi pengawasan distribusi SIM, kolaborasi lintas instansi, dan penegakan hukum yang konsisten,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan munculnya tantangan baru di era kecerdasan buatan, khususnya teknologi deepfake yang berpotensi dimanfaatkan untuk memanipulasi sistem verifikasi wajah. Tanpa teknologi pendeteksi liveness dan anti-deepfake, validasi biometrik dapat disusupi oleh rekayasa digital yang semakin canggih.
Selain ancaman teknologi, faktor manusia melalui rekayasa sosial juga menjadi celah serius. Oleh karena itu, pelatihan petugas registrasi dan edukasi publik dinilai penting agar sistem keamanan tidak runtuh di titik terlemahnya.
Untuk memitigasi risiko, ICSF mendorong sejumlah langkah strategis, lain penerapan enkripsi kuat pada seluruh data biometrik, audit keamanan rutin oleh lembaga independen, serta pengawasan ketat terhadap operator dan mitra pendaftaran. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai hak mereka atas data pribadi, termasuk mekanisme pengaduan dan pemulihan jika terjadi penyalahgunaan. “Registrasi SIM berbasis biometrik bisa menjadi langkah maju, asalkan dijalankan secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga,” kata Ardi.
Ia menegaskan bahwa keamanan digital bukan semata soal teknologi, tetapi juga soal kepercayaan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menekan kejahatan tanpa mengorbankan privasi dan hak masyarakat.
Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan program Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Mulai tahun ini, pemerintah menerapkan registrasi nomor seluler berbasis biometrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.
