Headline.co.id, Bungku Tengah ~ Asep Haerudin, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan inovasi layanan kepegawaian berbasis digital. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia aparatur di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya pada Selasa (13/1/2026), Asep menyatakan bahwa fokus awal kepemimpinannya adalah memastikan seluruh layanan kepegawaian dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem digital. “Salah satu langkah awal yang sudah kami lakukan adalah uji coba layanan cuti online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional melalui aplikasi MyASN/MyISN,” ujarnya.
Asep juga mengungkapkan bahwa ke depan, berbagai layanan kepegawaian lainnya seperti pengajuan pensiun, kenaikan gaji berkala, hingga layanan administrasi ASN akan dilakukan sepenuhnya secara daring berbasis sistem dan assessment, tanpa lagi layanan tatap muka. “Ke depan tidak ada lagi pelayanan manual. Semua layanan kepegawaian akan dilakukan secara online,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Asep, transformasi digital merupakan keniscayaan yang harus diikuti seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK. Oleh karena itu, setiap ASN diwajibkan memahami dan mengakses aplikasi MyISN sebagai pintu utama layanan kepegawaian. “Sekarang tidak ada lagi alasan tidak memahami teknologi. Suka tidak suka, seluruh ASN harus siap dengan sistem digital karena semua layanan akan berbasis online,” katanya.
Seiring dengan digitalisasi layanan, BKPSDMD Morowali juga merencanakan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat keamanan siber. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data di tengah meningkatnya penggunaan sistem digital. “Kami akan berkoordinasi dengan Infokom terkait pengamanan siber. Semakin terbuka sistem, maka risiko juga meningkat, sehingga keamanan data menjadi prioritas,” jelasnya.
Meski demikian, Asep mengakui bahwa seluruh rencana pengembangan tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan anggaran, termasuk kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Namun, menurutnya, perencanaan dan inovasi tetap harus disiapkan sebagai arah kebijakan jangka panjang. “Regulasi dan kebijakan bisa berubah, tetapi perencanaan tidak boleh berhenti. Inovasi dan pengembangan SDM aparatur harus terus berjalan,” pungkasnya.
