Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Urusan Agama (KUA) se-DKI Jakarta agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan konsultasi zakat serta wakaf. Penguatan itu dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit UPZ pada KUA se-DKI Jakarta di Jakarta pada 18–19 November 2026. Salah satu langkah yang didorong ialah memanfaatkan data layanan KUA, termasuk sekitar 39.000 peristiwa pernikahan, sebagai sumber awal untuk memetakan potensi calon muzaki. Upaya ini juga ditujukan untuk memperluas pemberdayaan ekonomi umat menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bersama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama. Penguatan UPZ diharapkan memperluas peran KUA yang selama ini dikenal melalui layanan administrasi keagamaan, sehingga turut menyediakan edukasi zakat dan menghubungkan masyarakat dengan program pemberdayaan.
Data KUA untuk pemetaan potensi muzaki
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, mengatakan KUA memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial ekonomi di wilayah kerjanya. Kedekatan itu, menurut dia, dapat dimanfaatkan untuk mengenali potensi zakat, memperluas edukasi, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga pengelola zakat dan program pemberdayaan ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Waryono menyebut sekitar 39.000 peristiwa pernikahan di DKI Jakarta dapat menjadi salah satu sumber awal pemetaan calon muzaki. Data layanan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi latar belakang pekerjaan, profesi, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memetakan potensi calon muzaki melalui data layanan masyarakat di KUA. Contohnya, terdapat sekitar 39.000 peristiwa pernikahan di DKI Jakarta yang dapat menjadi salah satu sumber awal pemetaan tersebut. Data itu perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi berdasarkan latar belakang pekerjaan, profesi, dan kemampuan ekonomi masyarakat. KUA juga dapat memanfaatkan jejaring masjid dan majelis taklim untuk mengenali potensi jamaah, termasuk kalangan profesional dan masyarakat kelas menengah,” paparnya, Rabu (18/11/2026).
Untuk mengenali calon muzaki, Waryono memperkenalkan pendekatan Linkage, Ability, dan Interest. Linkage berkaitan dengan hubungan seseorang dengan lembaga, Ability menyangkut kemampuan finansial, sedangkan Interest melihat ketertarikan terhadap zakat dan kegiatan keagamaan. Ketiganya dapat membantu KUA memahami potensi masyarakat dan membangun komunikasi sesuai karakteristik calon muzaki.
Kebutuhan edukasi, lanjut Waryono, juga mencakup penjelasan tentang kewajiban zakat, objek zakat, nisab, kadar zakat, hingga wakaf uang. Karena itu, penyuluh agama perlu memiliki kapasitas yang memadai agar dapat memberikan edukasi dan konsultasi secara tepat.
Penguatan UPZ KUA berlandaskan regulasi
Waryono mengingatkan bahwa Kepala KUA merupakan representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Ia menilai profesionalitas, penampilan, sikap, dan kualitas pelayanan perlu dijaga. Penguatan UPZ juga perlu melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pemerintah kecamatan, kelurahan, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Waryono, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghalangi upaya memperluas penghimpunan zakat dan pemberdayaan umat.
Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, menyatakan penguatan peran KUA dalam bidang zakat dan wakaf memiliki landasan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Pasal 4.
“Regulasi tersebut memberikan tugas dan fungsi kepada KUA dalam bidang pemberdayaan dan konsultasi zakat dan wakaf. Penguatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, termasuk mengevaluasi dan menata kembali UPZ yang telah terbentuk serta mendorong pembentukan UPZ pada KUA yang belum memilikinya,” ungkapnya.
Program pemberdayaan ekonomi berbasis KUA
Penguatan UPZ juga berkaitan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA (PEU-KUA). Program tersebut melibatkan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, serta Direktorat Penerangan Agama Islam. Tujuannya memperkuat ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi, termasuk membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi.
Muhibuddin mengatakan pelaksanaan program perlu dievaluasi dan disertai pendampingan berkala oleh penyuluh agama di wilayah kerja KUA. PEU-KUA juga perlu diselaraskan dengan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) agar data, pemantauan program, dan dokumentasi capaian pemberdayaan dapat dikelola lebih baik dan terukur.
Kegiatan peningkatan kapasitas itu diikuti 45 peserta, terdiri atas Kepala KUA se-DKI Jakarta dan perwakilan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi serta sinergi program zakat dan pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan.
Melalui penguatan kapasitas UPZ, Kementerian Agama mendorong transformasi KUA menuju Next Level. KUA diharapkan tidak hanya melayani administrasi keagamaan, tetapi juga berperan dalam edukasi zakat dan wakaf, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Upaya ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan zakat sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam menyambut 500 tahun Jakarta pada 2027,” tandasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















