Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, pada Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat terdampak. Salah satu fokus utama adalah penggunaan dashboard kebencanaan dan sistem data real time sebagai dasar pengambilan keputusan dari masa tanggap darurat hingga pemulihan.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam arahannya, memuji kecepatan dan kekompakan Sumbar dalam menangani bencana hidrometeorologi. Menurutnya, dibandingkan dengan hari-hari awal bencana, kondisi di Sumbar menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek pemerintahan, layanan publik, dan koordinasi lintas sektor. “Dari saya datang, sudah ada dashboard kebencanaan. Ini sangat membantu. Lalu ada juga Sakato Plan. Forkopimda rapat intens dua kali sehari, koordinasi dilakukan terus-menerus. Semua bergerak,” ujar Tito.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tito juga menyebut Sumbar sebagai salah satu daerah yang menunjukkan pemulihan tercepat pascabencana. Dengan basis data yang kuat dan koordinasi yang baik, pemerintah pusat dapat lebih mudah memberikan dukungan yang dibutuhkan selama masa pemulihan. “Saya melihat kekompakan di sini. Ini contoh baik bagaimana daerah bisa bangkit cepat dengan basis data dan sinergi,” tambahnya, sembari mengingatkan agar proses distribusi bantuan tidak terhambat oleh kendala administratif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, turut menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi sehingga fase tanggap darurat dapat dilewati dengan baik, tanpa mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. “Bencana ini berdampak luas dan berat. Namun pemerintahan tetap berjalan, dan kita berkomitmen memastikan kehidupan masyarakat terus berlanjut meskipun diuji oleh musibah,” ungkap Mahyeldi.
Berdasarkan data dari dashboard kebencanaan Pemprov Sumbar, sekitar 307 ribu jiwa terdampak, dengan 264 orang meninggal dunia, 72 orang masih dinyatakan hilang, serta 401 orang mengalami luka-luka, tersebar di 12 kabupaten/kota. Kerusakan permukiman mencakup ribuan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat, termasuk ratusan unit rumah yang hanyut. “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari penderitaan masyarakat yang harus kita pulihkan bersama,” tegas Mahyeldi yang akrab disapa Buya.
Buya juga menjelaskan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp33,5 triliun, dengan sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Sementara itu, kebutuhan pascabencana diperkirakan mencapai Rp21,44 triliun yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pemprov Sumbar telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berbasis data real time. Upaya ini didukung inovasi seperti dashboard kebencanaan dan aplikasi Sakato Plan guna memastikan pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, serta pemulihan rasa aman masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya memasukkan perspektif perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah didorong membuka ruang asesmen kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk memastikan akses layanan dasar, ruang aman bagi perempuan, serta dukungan bagi anak-anak terdampak bencana. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas agar tidak terpinggirkan dalam proses pemulihan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa seluruh wilayah terdampak di Sumbar telah memasuki fase transisi pemulihan. Akses jalan nasional sebagian besar telah kembali terhubung, hunian sementara berjalan cepat, dan tidak terdapat penambahan korban jiwa meskipun masih ada warga yang dinyatakan hilang.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan dukungan data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan lebih tangguh ke depan.
