Headline.co.id, Jakarta ~ Jakarta. Dalam beberapa pekan terakhir, bencana alam melanda berbagai wilayah di Sumatra dan Aceh, menimbulkan korban jiwa, kerusakan, serta memberikan tekanan besar pada sistem penanganan bencana. Banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan bencana masih belum tertangani secara berkelanjutan. Setiap kejadian ini juga menguji koordinasi pemerintah dan keterbukaan informasi kepada publik.
Rizky Tarmasi, seorang pemerhati keterbukaan informasi, menekankan bahwa kecepatan informasi merupakan kunci penting dalam situasi darurat bencana. “Data wilayah terdampak dan kebutuhan warga sangat menentukan efektivitas penanganan,” ujarnya, seperti dilansir dari laman RRI, Sabtu (20/12/25). Ia juga mengungkapkan bahwa masalah informasi sering kali muncul di lapangan, di mana perbedaan data dan keterlambatan rilis informasi memicu kebingungan di masyarakat.
Kekosongan informasi resmi sering kali diisi oleh spekulasi dan hoaks di media sosial, yang memperburuk kondisi psikologis warga terdampak bencana. Padahal, Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi kebencanaan secara serta-merta. Namun, prinsip ini dinilai belum konsisten diterapkan di berbagai daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rizky juga menyoroti bahwa transparansi dalam penanganan bencana masih lemah di tingkat daerah. “Informasi bencana harus cepat, akurat, dan mudah diakses publik,” jelasnya. Koordinasi informasi antarinstansi perlu diperkuat melalui satu pintu data untuk menjaga kepercayaan publik saat krisis.
Transparansi dalam distribusi bantuan juga menjadi perhatian masyarakat terdampak. Publik berhak mengetahui alur logistik dan penggunaan anggaran bencana. Pemanfaatan teknologi digital dinilai efektif dalam menyebarkan pembaruan informasi secara real time, namun kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu.
“Media massa berperan strategis menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat. Prinsip verifikasi dan keberimbangan tetap penting dalam pemberitaan bencana,” tambahnya. Menurut Rizky, bencana ini menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dan keterbukaan informasi. Penguatan transparansi diharapkan dapat meminimalkan dampak dan meningkatkan keadilan dalam penanganan bencana.
