Headline.co.id, Tangerang ~ Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengimbau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) untuk berperan aktif dalam pengawasan penyerapan dana desa. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Abpednas 2025 di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (12/12/25), sebagaimana dilaporkan oleh Antaranews.
Yandri menekankan pentingnya peran lebih dari 600 ribu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar di seluruh desa di Indonesia dalam mengawasi distribusi dana desa. Ia berharap Abpednas dapat meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran dana desa yang saat ini menjadi perhatian publik karena berbagai masalah penyaluran yang dianggap tidak tepat.
Menurut Yandri, peran BPD sangat vital dalam mendorong pembangunan desa dan wilayah tertinggal di Indonesia agar lebih maju dan merata hingga ke tingkat akar rumput. Kementerian Desa PDT juga berkomitmen untuk memastikan langkah mitigasi terkait masalah dana desa tahun 2025 dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Abpednas, Indra Utama, menyatakan bahwa Rapimnas kali ini bertujuan untuk mempertemukan BPD dari seluruh Indonesia guna membentuk kepengurusan baru. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menempatkan lima hingga sembilan anggota di setiap desa untuk mengawasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah Pusat hingga ke tingkat masyarakat.
Indra juga menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 Juta Rumah Layak Huni, serta dana desa yang akan menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaannya.
